Buku
Tata cara penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah
Buku ini disususn agar dapat menjadi buku pembantu dan juga sekaligus pelengkap bagi pengelola keuangan/bendahara dalam melaksanakan tugasnya, buku ini menjadi penting karena salah satu konsekuansi dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah beralihnya penyelenggaraan kewenangan administratif ini meliputi kewenangan melakukan perikatan atau tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya penerimaan dan pengeluaran negara, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada Kementerian Negara/Lembaga sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran
Tidak tersedia versi lain