Image of Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Sengketa Keterbukaan Informasi Publik.
Penanda Bagikan

Buku

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Sengketa Keterbukaan Informasi Publik.

Tahap awal pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam praktik penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha ternyata banyak permasalahan yang muncul bersumber dari masih adanya ketentuan-ketentuan antara Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak sinkron dan masih adanya kekosongan hukum acara untuk penyelesaian sengketa informasi publik. Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan untuk dapat memperjelas tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan sebagai upaya hukum setelah putusan ajudikasi Komisi Informasi.

Ketersediaan
#
Belum memasukkan lokasi 650.07 Uja k
05815
Tersedia
#
Belum memasukkan lokasi 650.07 Uja k
08515
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
650.07 Uja k
Penerbit
Bogor : Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung RI.,
Deskripsi Fisik
vii, 99 hlm.; 23 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-9931-6-5
Klasifikasi
650
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Cet. 1.
Subjek
Penelitian
Info Detail Spesifik
Bibliografi : hlm. 95
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar