Buku

Menerobos jalan buntu: kajian terhadap sistem peradilan militer di Indonesia

---

Merkanisme Peradilan Militer yang berlaku hingga saat ini dianggap bermasalah, karena tidak mencerminkan prinsip fair trial dan indenpendensi peradilan. Namun kemajuan juga terjadi dengan lahirnya UU No. 34 Tahun 2004 yang menegaskan adanya pemisahan yuridiksi Pidana Militer dengan Pidana Umum yang dilakukan oleh seorang anggota TNI, dimana prosesnya harus ditangani oleh Pengadilan Militer dan melalui mekanisme pengadilan (sipil) umum. Ketentuan tata pembenahan institusi peradilan militer ini dianggap penting sebagai upaya untuk memperkuat akuntabilitas institusi TNI, khususnya menyangkut tindak pelanggaran HAM yang dilakukan anggotanya. Atas temuan ketimpangan pada UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap prinsip-prinsip HAM maka UU tersebut harus segera direvisi. Revisi harus menitikberatkan pada pemberlakuan peradilan militer yang harus berdasarkan pada delik pelanggaran internal kemiliteran. Sedangkan kejahatan yang merupakan kejahatan umum termasuk kejahatan perang harus diadili di Pengadilan Umum, termasuk pengadilan korupsi dan pengadilan HAM.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

343.014 Men

Penerbit

Jakarta : Kontras., 2009

Deskripsi Fisik

viii, 268 hlm.: ilus.; 21 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978 979 18618 5 4

Klasifikasi

343

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Cet. 1.

Subjek

Pengadilan Militer

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar