Berkaitan Dengan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Buku Ini Berusaha Menampilkan Gambaran Dari Aspek Filosofis Dan Teoritis Serta Implikasi Pemberlakuan Aturan Tersebut Dalam Penyelenggaraan Bisnis Sehari-hari Dengan Pemahaman Ilmiah Dari Sisi Akademis Terhadap nOrma-Norma Hukum Persaingan Usaha Diharapkan Dapat Memberikan Perubahan Umpan Balik Bagi Penyempurnaan Aturan tersebut Pada Masa Yan…
Buku ini mencoba menemukan jalan pemecahan terhadap proses dan pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan, yang akan ditelusuri sedemikian rupa apakah pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan tersebut telah sesuai dengan aspirasi, khususnya bagi peserta konsolidasi tanah itu sendiri.
Kamus hukum ekonomi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terhadap kata, istilah-istilah dan ungkapan yang terkait dengan bidang hukum pada umumnya dan hukum ekonomi secara khusus yang diambil dari berbagai sumber, termasuk perundang-undangan. Disusun secara alfabetis dari A sampai Z dalam bahasa Indonesia, kamus ini menguraikan makna dan istilah-istilah yang terkait dari sebuah kata, isti…
Buku ini merupakan kumpulan beberapa tulisan penulis dari bebagai dari berbagai jurnal ilmiah, majalah dan koran. Buku ini dibagi dalam dua bagian. Pertama adalah tulisan-tulisan yang terkait dengan masalah hukum ekonomi. Kedua adalah tulisan-tulisan yang terkait dengan hukum internasional.
Salah satu dimensi yang juga dirasakan sangat pentingadalah penegakan dan perlindungan di bidang hukum pajak. Di sisi lain, masih banyak wajib pajak yang belum memahami hak dan kewajibannya dari segi perpajakan, sehingga yang lebih sering terjadi adalah keengganan dan ketidakmampuan untuk menyelesaiakan masalah perpajakan melalui jalur hukum yang benar.
Himpunan ini disusun dengan menggunakan sistematika : (1) Petunjuk tentang tata cara pengurusan hak-hak atas tanah yang kuasai oleh instansi pemerintah dan perusahaan , bank milik negara. (2) Peraturan-peraturan agraria umum, mencakup peraturan-peraturan mengenai pengaturan penguasaan/pemakaian tanah untuk keperluan instansi pemerintah/perusahaan/bank milik negara. (3) Peraturan-peraturan yang …
Diwaktu belakangan nampaknya istilah "hukum agraria" lebih banyak di pergunakan daripada istilah hukum tanah. Istilah pertama ini memberi lebih banyak keleluasaan untuk mencakup pula didalamnya berbagai hal mempunyai hubungan pula dengan, tetapi tidak melulu dengan mengenai tanah.