Konsep kerugian keuangan negara: pendekatan hukum pidana, hukum administrasi …

Kerugian keuangan negara dalam dimensi perundang-undangan disebutkan bahwa keuangan negara yang di maksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang di pisahkan atau yang tidak di pisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul. Keuangan negara mencakup seluruh kekayaan negara termasuk uang dan sesuatu yang berharga. Dalam hubu…

Teori dan hukum konstitusi : Paradigma kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perub…

Kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dalam ilmu kenegaraan dikenal adanya beberapa teori yaitu Teori Kedaulatan Tuhan, Teori Kedaulatan Raja, Teori Kedaulatan Negara, Teori Kedaulatan Rakyat, Teori Kedaulatan Hukum. Teori tersebut di satu pihak merupakan perkembangan yang di hasilkan oleh interaksi praktis tetapi di lain pihak menggambarkan pula perbedaan p…

Hukum Keuangan Negara

Buku ini bertujan untuk mengatasi kelangkaan literatur bagi mahasiswa yang menuntut ilmu pada jenjang pendidikan Strata satu, dua, dan tiga pada bidang ilmu hukum, ilmu keuangan, dan ilmu ekonomi.Dianjurkan bagi kalangan pengelola keuangan negara yang ber

Ketertiban dan pengawasan

Edisi

Cet. 2,-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix,110 hal : ill; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351.9 Sal k

Hukum Perbatasan darat antar negara

Buku ini untuk memberikan gambaran secara teoritis dan yuridis mengenai terbentuknya perbatasan darat antar negara dengan setting kasus perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Pemahaman secara teoriti dan yuridis tidak hanya penting diketahui oleh masyarakat akademik saja, melainkan juga seluruh anak bangsa agar bisa memahami konsep Negara Kesatuan Republik In…

Perkembangan Hukum Tata Negara: Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan

Buku ini menawarkan berbagai gagasan dan solusi yang berkaitan dengan masalah-masalah ketatanegaraan kontemporer dari sudut pandang hukum ketatanegaraan Indonesia. Dalam kurun waktu lebih kurang limabelas tahun selepas reformasi politik 1998-1999, dinamika ketatanegaraan Indonesia mengalami pasang surut untuk menemukan disain kelembagaan negara dan sistem hubungan Pusat dan Daerah yang sesuai d…

Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amendemen

Tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara yakni untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara merupakan syarat mutlak dalam konsep “negara hukum”, Karena hal ini menjadi indikator kualitas sistem politik demokrasi dalam pembangunan kekuasaan negara. Buku ini berisi bahasan mengenai Sejarah, tujuan, dasar huku…

Kapita selekta hukum tata usaha negara

Buku ini berisikan tulisan - tulisan lepas untuk memenuhi undangan dari berbagai pihak sebagai pembicara maupun nara sumber, khususnya dalam beberapa forum yang membicarakan hukum tata usaha negara.

Hukum peradilan tata usaha negara

Perkembangan hukum peradilan Tata Usaha Negara terus meningkat sehubungan dengan lahirnya beberapa Undang-Undang yang merespon kemajuan teknologi informasi dan iklim demokratisasi akhir-akhir ini, seperti undang-undang keterbukaan informasi publik, undang-undang transaksi elektronik, undang-undang pemilihan umum dan terakhir undang-undang no 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yang…

The Indonesia Budget Overview 2009

Kami Berharap Buku Ini Dapat Menjadi Selah Satu Saluran Informasi Kepada Masyarakat, Nasional Maupun Internasional, Mengenai Sistem Pengganggaran Yang Konsepnya Secara Terus-Menerus Disempurnakan, Terutama Untuk Pelaksanaan Tiga Pilar Sistem Penganggaran.