Bibliografi
Bibliografi
Buku ini menjelaskan nama jabatan, jumlah dan masa jabatan, RUPS setuju mengubah seluruh anggaran dasar perseroan yang tertera dalam TBN, RUPS. Setuju mengubah status perseroan dari anggaran dasar PT tertata menjadi anggaran dasar vPT.Tbk, RUPS dari anggaran dasar PT.Tbk menjadi anggaran dasar PT yang tertutup, RUPS setujuh mengubah atau menyesuaikan pasal tentang direksi dan pasal tentang dekom.
Buku ini untuk memberikan gambaran secara teoritis dan yuridis mengenai terbentuknya perbatasan darat antar negara dengan setting kasus perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Pemahaman secara teoriti dan yuridis tidak hanya penting diketahui oleh masyarakat akademik saja, melainkan juga seluruh anak bangsa agar bisa memahami konsep Negara Kesatuan Republik In…
Filsafat Hukum merupakan objek materi filsafat. Filsafat hukum senantiasa ada kaitannya dengan filsafat moral dan sistem nilai. Filsafat hukum dalam perkembangannya senantiasa berhubungan dengan masalah kekuasaan negara dan berkaitan dengan ilmu hukum, tidak lepas dari persoalan hubungan teori hukum dan dogmatika hukum. Hukum pidana senantiasa mempertanyakan tentang nilai-nilai keamanan, ketert…
Buku ini membahas beberapa kejahatan internasional (international crimes) baik yang menjadi jurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) yang diatur oleh Statuta Roma tahun 1998, maupun kejahatan-kejahatan transnasional (transnational crimes) yang diatur oleh beberapa perjanjian internasional seperti Konvensi PBB menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi (Un…
Buku ini menawarkan berbagai gagasan dan solusi yang berkaitan dengan masalah-masalah ketatanegaraan kontemporer dari sudut pandang hukum ketatanegaraan Indonesia. Dalam kurun waktu lebih kurang limabelas tahun selepas reformasi politik 1998-1999, dinamika ketatanegaraan Indonesia mengalami pasang surut untuk menemukan disain kelembagaan negara dan sistem hubungan Pusat dan Daerah yang sesuai d…
Buku ini membahas dan memperbandingkan tahap pra-persidangan, termasuk asas-asas hukum acara pidana. Buku ini juga menyajikan perbandingan beberapa wewenang jaksa di banyak negara dalam menilai apakah suatu perkara layak dituntut atau tidak. Tahap ini umumnya dilakukan apabila suatu penyidikan sudah berakhir. Di negara-negara yang sudah bebas dari perilaku koruptif, momentum yang sangat gawat, …