Buku ini merupakan pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan di peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, serta lampiran formulir-formulirnya yang berlaku di lingkungan peradilan tata usaha negara. Teknis Administrasi yaitu meliputi penerimaan perkara, persiapan persidangan, persidangan, berkas, register, laporan dan pengarsipan. Teknis peradilan yaitu meliputi gugatan, perkara prod…
Undang-undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana p…
Buku ini membahas teori-teori psikologi yang dapat diterapkan di perpustakaan dan lembaga informasi lainnya. Perpustakaan dan lembaga sebagai institusi penyedia informasi melibatkan manusia dan kegiatannya, baik manusia yang menyediakan informasi maupun yang menggunakan informasi. Penerapan teori psikologi atau teori tentang perilaku manusia di perpustakaan dan lembaga informasi lainnya, dihara…
Profil ini memberikan gambaran secara umum dan ringkas mengenai kegiatan pada Perpustakaan Mahkamah Agung RI, khususnya informasi koleksi yang dimiliki dan layanan perpustakaan.
Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam disusun dalam usaha mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka menunjang pembangunan melalui pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang ini mengatur pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam yang dimulai dari penyerahan karya cetak d…
Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana p…
Buku ini menguraikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019.
Buku ini menguraikan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindundang Anak, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam buku ini dilengkapi juga penjelasan dari undang-undang tersebut.
Secara garis besar buku ini terdiri atas 4 bab. Diantaranya bab I membahas tentang latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, metode penelitian dan kerangka teori. Didalamnya berisi bahasan-bahasan tentang tersusunnya kajian mengenai peranan lembaga pengawas terhadap aparat penegak hukum dilingkungan peradilan.
Kehadiran Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal terhadap perilaku hakim juga mendapat Jastifikasi dari Mahkamah Agung sebagai mana dapat dilihat pada dua sumber di Mahkamah Agung sendiri, yaitu Naskah akademik dan RUU tentang Komisi Yudisial serta cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung. Disana jelas bahwa Mahkamah Agung melihat pengawas internal tak bisa diharapkan sehinggadiperlukan komisi y…