Konsep Pengawasan Kehakiman : Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komi…

Komisi Yudisial (KY) bersama Mahkamah Konstitusi (MK), DPD, dan KPK adalah anak kandung reformasi kelahiran KY disebut masyarakat dengan suka cita, dengan ekspektasi Yudisial corruption terkikis dan masyarakat memperoleh keadilan di meja peradilan secara adil dan proposional.

Konsep Memperdalam Demokrasi : Dari Prosedurala ke Substantif, Menuju Repres…

Kualitas pemilu sebagai legitimasi dalam demokrasi perwakilan tidak hanya ditentukan oleh aspek langsung atau tidak langsung, bebas atau tidak bebas, transparan atau tidak transparan. Satu hal yang sering dilupakan adalah sejauh mana kualitas relasi konstitusi dan representasi aktif antara calon wakil rakyat yang akan dipilih dengan calon konstitusinya.

Pedoman Praktis Legal Drafting : Panduan Teknis Merancang Peraturan Perundang…

Salah satu yang menjadi faktor keberhasilan suatu penyusunan PUUan ialah kuantitas serta kompetensi perancangan yang masih minim. Ada tiga alasan yang melatarbelakangi pemilihan judul buku ini : Salah satunya adalah legal drafting sebagaimana dikemukakan oleh Reed Dickerson (Material on legal Drafting : 1981) disamping sebagaimana pratical "Skill" that is concerned mainly with language, juga is…

Standar Perlakuan Adil dan Layak (Fair and Equitable Treatmant Standard) dala…

Sengketa investasi pada arbitrase internasional dapat berasal dari tiga sumber, yaitu hukum nasional, investment contract, dan perjanjian investasi internasional dari ketiga sumber tersebut, yang paling sering di ajukan kearbitrase adalah perjanjian investasi internasional.

Menyelamatkan Wakil Tuhan : Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim

Kekuasaan kehakiman harus dijauhkan dari pengaruh atau campur tangan dari pihak manapun, termasuk pemerintahan dan ilustrasi negara lainnya. Hakim juga merupakan simbol kemandirian kekuasaan kehakiman dan wakil tuhan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan.

Supreme Court Decisions Vol.XIV

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

LV, 896 hlm; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.035 SUP

Suplemen 2003-2004: Anotasi Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Suplemen 2003-2004 anotasi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dimaksudkan melengkapi dan memperluas jangkauan dari 3 buku anotasi sebelumnya, yaitu: 1. Anotasi peraturan perundang-undangan RI tahun 1945-2002. Buku I: Status Uundang-Undang, Undang-Undang Darurat dan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang dalam pelaksanaan. 2. Anotasi Peraturan Perundang-undangan RI Tahun 1945-…

Hukum Perjanjian

Uraian materi dalam buku ini ditata sedemikian rupa sehingga dapat dipelajari secara runtut dan terangkum dalam enam bab, yang terdiri atas pendahuluan berisi konsep dan asas-asas hukum perjanjian (bab 1) syarat sehingga perjanjian & unsur-unsur dalam perjanjian (bab II), pelaksanaan dan harusnya perjanjian (bab III), penyelesaian sengketa perjanjian (bab IV), kontrak baku dalam hukum perjanji…

Handbook SIstem Politik Indonesia

Pembahasan buku ini menempatkan politik sebagai ilmu yang dipelajari dalam dunia kampus, turut pula mengikuti perkembangan perpolitikan di tanah air, kritik atas konsep dan perkembangan perpolitikan di tanah air yang dihasilkan berdasarkan penelitian, serta dalam penelitiannya juga dibantu oleh peneliti dan akademisi di Indonesia. Pembahasan buku ini berdasarkan garis besar pembelajaran ilmu po…

Filsafat dan Ilmu Pemerintahan

Buku filsafat dan ilmu pemerintahan pada hakikatnya berisikan dua materi kajian yang di formulasikan dalam satu kesatuan judul, yaitu kajian filsafat pemerintahan dan kajian filsafat terhadap disiplin ilmu pemerintahan. Kajian filsafat pemerintahan dalam pengertian, bahwa substansi pemerintahan sebagai realitas tindakan dan perbuatan orang. Materi ini dikaji dari 3 aspek yaitu filsafat ontologi…