Buku ini berisikan undang-undang yang dikeluarkan tahun 2014 nomor 5 yang mengatur tentang aparatur sipil negara (PNS)
Buku ini merupakan kompilasi regulasi Keterbukaan Informasi Publik (KIT) yang terdiri dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PP No. 16 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 tentang KIT, Peraturan KPU No 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU, Peraturan Komisi Informasi Pusat No 1 tahun 2010 tentang standar layanan …
This book show cases the diversity of the legal systems of the region strong together by a shared, common interest in building of judiciary in insliked with exemplary values.
Buku ini merupakan buku panduan rapat kerja nasional Mahkamah Agung RI dengan pengadilan empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2004 yang bertemakan "Membangun Sistem Manajemen Peradilan Satu Atap Dalam Rangka Mingkatkan Pelayanan Publik".
UU No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh. Permasalahannya adalah bagaimana norma hukum keadilan bagi wajib pajak yang patuh pasca tax amnesty?; Bagaimana efektifitas norma hukum keadilan bagi wajib pajak yang patuh pasca tax amnesty? dan bagaimana sebaiknya pengaturan keadilanyang baik bagi wajib pajak yang patuh?
Buku ini disusun terutama berdasarkan berita-berita surat kabar sebelum pertempuran 10 November 1945 yang terkenal dengan Hari Pahlawan. sampai dengan berita-berita surat kabar yang terbit sampai 31 Oktober 1946. Buku ini mengisahkan perlawanan rakyat Jawa Timur di Malang, Pasuruan, dan Surabaya melawan tentara Inggris dan Belanda. Perlawanan rakyat Indonesia, terutama di Surabaya, melahirkan p…
Buku ini merupakan ringkasan eksekutif Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2015, diantaranya: manajemen perkara, reformasi birokrasi, akses terhadap keadilan, pengawasan, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, aset, dan teknologi informasi, penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan; peran serta Mahkamah Agung RI pada forum nasional dan internasional.
Buku ini merupakan buku pertama di Indonesia yang membahas kontrak waralaba khususnya yang dilaksanakan pada kegiatan usaha jasa makanan dan minuman dari berbagai aspek hukum secara komprehensif. Buku ini dimaksudkan untuk memberikan pandangan dan gagasan yang tepat dalam penyelenggaraan kontrak waralaba pada kegiatan usaha jasa makanan dan minuman di Indonesia.
Buku ini berupaya membahas rezim-rezim hukum laut internasional yang bersumber dari Konvensi Hukum Laut 1982 dan instrumen-instrumen internasional lainnya serta permasalahan-permasalahan hukum dalam implementasinya di Indonesia. Buku ini juga mengulas secara singkat mengenai sumbangan Indonesia dalam melahirkan berbagai konsepsi hukum laut internasional, khususnya konsepsi negara kepulauan yang…
Buku ini akan menguraikan secara terperinci mengenai globalisasi dan globalisasi kejahatan, kejahatan korporasi, pengertian badan hukum dalam ilmu hukum perdata dan pengertian korporasi dalam ilmu hukum pidana, teori-teori yang menjustifikasi korporasi sebagai subjek hukum pidana sertasejarah, tahap-tahap pertanggungjawaban pidana korporasi dan doktrin-doktrin yang mendasarinya.