Buku Berita Negara RI Tahun 2013 No. 1463-1534 ini menjelaskan tentang Peraturan-peraturan Menteri, Peraturan komisi yudisial RI, Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan
Buku Berita Acara RI Tahun 2013, No. 1640-1661 ini menjelaskan tentang Peraturan Menteri Perhubungan RI, Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Menteri Pertanahan dan Peraturan Kepala Badan Tenaga nuklir Nasional serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Buku Berita Acara RI Tahun 2013, No. 1396-1467 ini membahas tentang Peraturan-peraturan Kepala Badan Pust Statistik, Peraturan-peraturan Manteri, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengatur berbagai hal mengenai pengelolaan sumber daya air yang antara lain mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, bendungan, air, sungai, sumber daya air, dan daerah aliran sungai. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, peraturan ini memuat berbagai ketentuan mengenai irigasi, bendungan, air, sungai, sumber daya air, daerah al…
Buku ini disusun dengan maksud agar informasi tentang Mahkamah Konstitusi bisa diketahui oleh khalayak sebagai pedoman penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Himpunan peraturan peruu tentang perlindungan anak yang kami susun ini kami lengkapi dengan UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Ri No 23 Tahun 2002 tentang perindungan anak. Negara memberikan jaminan terhadap pmenuhan hak-hak anak serta adanya perlaku tanpa diskriminasi dalam bentuk undang-undang dan peraturan lainnya.
Buku ini memberikan inspirasi tentang muncul adanya kompilasi perundang-undangan pidana indo yang muncul secara masif untuk memenuhi kebutuhan praktek peradilan , terutama jaksa,hakim,advokat, Di samping seorang jaksa yang sangat perlu memahami penyusunan dakwaan, juga hakim advocat yang akan menanggapi dakwaan tersebut . Para dosen dan mahasiswa hukum perlu memahami hukum pidana material dan f…
melalui UU no 23 th 2014 tentang pemerintahan daerah ini di lakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang di mulai dari pemetaan urusan pemerintahan yang akan menjadi ploritas daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya
Buku himpunan perundang-undangan jilid 8 tahun 2011 ini, merupakan kelanjutan dari jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 tahun 2009. Isi dari buku jilid 8 tahun 2011 antara lain : undang-undang pertahanan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, intruksi presiden keputusan menteri keuangan, peraturan menteri agraria/KBPN , surat edaran menteri agraria/;KBPN dan surat keputusan ber…