Pancasila arti dan pelaksanaanya

Edisi

Cet 2

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 123 hlm.; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.5 Dip p

Filsafat Pancasila

Bibliografi

Modern Goverments and Contitutions vol I and Vol II

Buku ini membahas mengenai pemerintahan dan konstitusi modern

Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengunaan keuangan yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang atau jasa pemerintah. sehungan dengan hal tersebut. PP tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dimaksudkan untuk memberikan pedoman peraturan mengenai tata cara pengadaan barang atau jasa yang sederhana, jelas, dan komprehensif.

Katalog induk terbitan pemerintah = Union catalog of geverment publications

Sebagai perpustakaan penelitian dan rujukan, perpustakaan nasional RI berusaha untuk melengkapi sarana temu kembali yang dapat membantu setiap pemustak. Katalog induk terbitan pemerintah ini merupakan koleksi perpustakaan nasional dan perpustakaan lain guna memenuhi kebutuhan pemustaka dalam memenuhi informasi.

Rural Ekonomics III menguatkan pilar ekonomi desa

Lima tahun kelahiran Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa, membawa era baru bagi desa sebagai titik fokus pembangunan di Indonesia. Dengan Undangan-Undangan yang mengamanahkan dana desa yang langsung dikelola oleh para kepala desa dan warganya, telah membawa suatu perubahan yang mencerahkan. Lima tahun pembangunan insfrastruktur dirasa cukup untuk melancarkan roda perekoniman desa. Hungga…

Best practices Pemerintah Daerah : inovasi kelembagaan sistem dan prosedur ke…

Paper ini diawali dengan pertanyaan fundamental apakah otonomi daerah yang telah berjalan satu dasarwarsa ini telah memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat atau bahkan menjadi malapetaka karena buruknya pengelolaan publik dan lemahnya pengawasan yang berimplikasi pada kebocoran anggaran. Pada bagian berikutnya dijelaskan mengenai berbagai kajian yang mencoba memotret berbagai best …

Analisis dan evaluasi hukum terkait tata kelola pemerintahan

Upaya pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu keniscayaan dan oleh karenanya perlu diikuti dan dikuatkan melalui perangkat peraturan perundang-undangan yang baik. Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan agar dapat memberikan konstribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan serta meningkatkan daya saing nasional, maka perlu me…

Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang …

Buku ini menguraikan perkembangan pemahaman manusia terhadap azas negara hukum. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa makna negara hukum tidaklah statis, tetapi dinamis. Pada perkembangan terakhir, asas negara hukum melahirkan ajaran diskreasi yang akhirnya melahirkan ajaran peraturan kebijakan. Ajaran peraturan kebijakan melahirkan ajaran asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Arus balik kekuasaan pusat ke daerah

Buku ini tidak hnya menyajikan warna baru pemerintahan daerah yang ideal, tetapi berbagai acuan mengenai desentralisasi pemerintahan daerah. Dalam bagian ini juga penulis menguraikan tentang tujuan, alasan serta keuntungan penerapan desentralisasi dalam pemerintahan daerah serta hubungan desentralisasi dalam pemerintahan daerah dan bahkan dilengkapi dengan ukuran ukuran keberhasilan penerapan d…