Setelah Undang-undang (UU) ditetapkan, dampaknya akan dirasakan semua orang dan dapat berlangsung lama - sebelum UU dicabut atau digantikan. Karenanya, menjadi penting, pada saat perumusan UU di DPR RI, peran serta masyarakat diaktifkan. Jika paradigma RU
Pemerintahan diktator ataupun pemerintahan otoriter di belahan dunia manapun selalu menggunakan institusi militer sebagai alat memperoleh, memperbesar sekaligus melindungi kekuasaan. Peradilan Militer bukan hanya mengatur sistem peradilan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit dalam ruang lingkup tugas kemiliteran, tetapi juga semua tindakan pidana di luar fungsi dinas kemiliteran ata…
Merkanisme Peradilan Militer yang berlaku hingga saat ini dianggap bermasalah, karena tidak mencerminkan prinsip fair trial dan indenpendensi peradilan. Namun kemajuan juga terjadi dengan lahirnya UU No. 34 Tahun 2004 yang menegaskan adanya pemisahan yuridiksi Pidana Militer dengan Pidana Umum yang dilakukan oleh seorang anggota TNI, dimana prosesnya harus ditangani oleh Pengadilan Militer dan …
Bibliografi