Tindak pidana korupsi : kajian terhadap harmonisasi antara hukum nasional dan…

Buku ini merupakan buku yang akan mengkaji secara lengkap dan komprehensif mengenai penanggulangan (pencegahan dan pemberantasan) tindak pidana korupsi, baik dalam hukum nasional (UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) maupun dalam Konvensi PBB Antikorupsi (The United Nations Convention Against Corruption (UNAC)) seb…

Pengkajian Tentang Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi…

Salahsatu tugas dan tanggung jawab badan litbang diklat kumdil adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi seluruh aparat peradilan , baik bagi tenaga teknis hakim,panitra,dan juru site)maupun tenaga non teknis,termasuk pejabatr structural. Buku laporan hasil penelitian ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kapus litbang kepada pimpinan MA-RI serta sebagai dokumentasi telah sel…

UU Tipikor & TTPU : Mengenal dan Mencegah Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara karena menyimpan & mengambil anggaran negara untuk kepentingan pribadi. Sehubungan dengan itu kami menerbitkan kumpulan uu yang berkaitan dengan tipikor & TPPU dengan harapan para pembaca dapat lebih memahami tentang gal tipikor & TPPU.

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

21 CM. ;X.;616 HAL.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.01 ANO

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengadilan Tindak Pidana Ko…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 1236 hlm.; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.01 Ind p

Penafsiran Hakim Terhadap Pidana Minimum Khusus Undang-Undang Nomor 31 Tahun …

Kajian tentang penafsiran hakim pidana meinimum khusus dalam undang-undang nomor 1 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan melihat pada realitas penerapan secara praktik oleh hakim dalam beberapan putusan tentu dapat dikaji dan di uji kebenaran penerapan tersebut dari perspektif teori, asas dan norma hukum, sebab salah satu karakteristik pemikiran hu…

Sekelumit Tentang Penyadapan

Edisi

Cet. 1.

ISBN/ISSN

978-978-071-195-2

Deskripsi Fisik

viii, 384 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.023 23 Kri s

Penelitian Hukum Tentang Koordinasi Lembaga Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi

Penelitian ini dikerjakan dengan pendekatan yuridos normatif, yang memperhatikan segi sosiologi, tetapi utamanya adalah materi perundang-undangan. Data yang dianalisis narasumber tentang koordinasi lembaga hukum pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi

Pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan hal yang harus dilakukan, mengingat Indonesia telah meratifikasi UNCAC ( UN CONVENTION AGAINST CORRUPTION ) dengan U.U. no. 7 Tahun 2006. Konsekuensi dari ratifikasi tersebut adalah Indonesia harus membentuk Produk hukum yang selaras dengan ketentuan dalam UNCAC

Himpunan Peraturan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kofusi, dan Nepotisme…

Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi yang sangat tinggi sehingga tercapai pembangunan nasional Indonesia terdepan lebih maju dan berguna bagi Rakyat Indonesia.