Buku himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan jilid 6 tahun 2008 merupakan kelanjutan dari jilid 1,2,3,4,dan 5 tahun 2007 isi dari buku jilid ke 6 th 2008 ini antara lain: undang-undang pertahanan ,perpu pertahanan,peraturan pemerintah,perautran presiden peraturan menteri agraria/KBPN keputusan menteri agraria/KBPN peraturan menteri kehutanan keputusan menteri kehutanan peraturan mente…
Paket buku hukum ini terdiri atas 1013 peraturan per UU dalam 5 jilid di susun dalam 110 bidang hukum yang paling di kenal dalam sejarah hukum indonesia sejak zaman hindia belanda yakni jilid 1 (tata negara) jilid 2 (administrasi) jilid 3 (pidana,perdata,kependudukan) jilid 4 (dagang,perpajakan dan perburuhan) dan jilid 5 (agraria dan perhubungan)
Buku himpunan peraturan perundang-undangan pertahanan jilid 3 tahun 2005, merupakan kelanjutan dari jilid 1 dan 2 tahun 2004. Isi dari buku jilid 3 ini antara lain: undang-undang pertahanan, perpu pertahanan, peraturan pemerintah , pemerintah presiden, keputusan presiden, [eraturan menteri agraria/KBPN, keputusan menteri agraria/KBPN dan surat edaran menteri agraria/KBPN.
Buku himpunan peraturan perundang-undangan pertahanan, pertahanan lingkungan hidup dan amdal jilid 6 ini merupakan kelanjutan dari buku pertahanan jilid 1, 2, 3, dan 4 thun 2006. Isi dari buku pertahanan jilid ke 5 tahun 2007 ini antara lain undang-undang pertahanan, undang-undang lingkungan hidup, peraturan pemerintah, peraturan presiden, intruksi presiden, peraturan menteri dan keputusan ment…
Buku himpunan peraturan perundang-undangan pertahanan dari tahun 1951-2004, secara lengkap dan berurutan isi dari buku jilid ke 2 ini antara lain. Undang-undang pertahanan, perpu pertahanan, dan peraturan pemerintah.
Buku himpunan perundang-undangan jilid 2 ini merupakan kelanjutan dari jilid 1 tahun 2006 isi dari buku ke 2 ini antara lain. Keputusan presiden pertahanan, peratuan menteri agraria/KBPN, keputusan menteri agraria/ KBPN, saat edaran menteri agraria/KBPN dan instruksi menteri agraria/KBPN.
Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta merupakan pelanggan berat terhadap hak asasi manusia. Korupsi di indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara…