Perundang-undangan pidana tersendiri

Buku ini memberikan inspirasi tentang muncul adanya kompilasi perundang-undangan pidana indo yang muncul secara masif untuk memenuhi kebutuhan praktek peradilan , terutama jaksa,hakim,advokat, Di samping seorang jaksa yang sangat perlu memahami penyusunan dakwaan, juga hakim advocat yang akan menanggapi dakwaan tersebut . Para dosen dan mahasiswa hukum perlu memahami hukum pidana material dan f…

Himpunan peraturan perundang-undangan pertahanan dan PPAT tahun :2009-2011 (j…

Buku himpunan perundang-undangan jilid 8 tahun 2011 ini, merupakan kelanjutan dari jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 tahun 2009. Isi dari buku jilid 8 tahun 2011 antara lain : undang-undang pertahanan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, intruksi presiden keputusan menteri keuangan, peraturan menteri agraria/KBPN , surat edaran menteri agraria/;KBPN dan surat keputusan ber…

Himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan dan PPAT kehutanan lingkunga…

Buku himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan jilid 6 tahun 2008 merupakan kelanjutan dari jilid 1,2,3,4,dan 5 tahun 2007 isi dari buku jilid ke 6 th 2008 ini antara lain: undang-undang pertahanan ,perpu pertahanan,peraturan pemerintah,perautran presiden peraturan menteri agraria/KBPN keputusan menteri agraria/KBPN peraturan menteri kehutanan keputusan menteri kehutanan peraturan mente…

Himpunan peraturan perundang-undangan pertahanan dan PPAT Tahun : 1951-2004 (…

Buku himpunan peraturan perundang-undangan pertahanan dari tahun 1951-2004, secara lengkap dan berurutan isi dari buku jilid ke 2 ini antara lain. Undang-undang pertahanan, perpu pertahanan, dan peraturan pemerintah.

Himpunan peraturan perundang-undangan pertahanan dan PPAT tahun 1951-2004 (ji…

Buku himpunan perundang-undangan jilid 2 ini merupakan kelanjutan dari jilid 1 tahun 2006 isi dari buku ke 2 ini antara lain. Keputusan presiden pertahanan, peratuan menteri agraria/KBPN, keputusan menteri agraria/ KBPN, saat edaran menteri agraria/KBPN dan instruksi menteri agraria/KBPN.

Informasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan MA-RI tentang tindak pid…

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta merupakan pelanggan berat terhadap hak asasi manusia. Korupsi di indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara…

Undang-Undang Mejelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perw…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-007-589-4

Deskripsi Fisik

viii, 354 hlm.; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 Ind u

Undang-Undang Desa (UU No. 6 Tahun 2014)

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-007-579-5

Deskripsi Fisik

viii, 369 hlm.; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 Ind u

Undang-Undang Pikada (UU RI No.22 Tahun 2014 dan Perpu No.1 Tahun 2014 : Pemi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-007-591-7

Deskripsi Fisik

viii, 622 hlm.; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 Ind u

Pembentukan Peraturan dari Undang-Undang pada Kurun Waktu 1999-2012

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

191 hlm.; 29 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 Fit p