Istilah "aneka perjanjia" lebih tepat dan lebih jelas menggambarkan apa yang kita maksudkan, yaitu bahwa kita akan membahas bermacam-macam perjanjian.
Mahkamah Syar'iyah dan masyarakat Aceh merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Syariat Islam dalam realitas sosial masyarakat Aceh adalah formalisasi syariat Islam dalam semua pendekatan, baik karena itu, Mahkamah Syar'iyah harus mendapatkan dukungan dari semua publik
Mengkaji hukum kepegawian di Indonesia dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan terkini. Pengertian, jenis, Kedudukan, Kewajiban dan hak pegawai aparatur sipil negara, etika pns, netralitas PNS, manajemen kepegawaian, manajemen pegawai di daerah, evaluasi kinerja PNS, prosedur penjatuhan disiplin PNS; dan analisis kebijakan pemerintah dalam manajemen kepegawaian Indonesia
Buku ini mengkaji secara panjang lebar prinsip-prinsip dasar dan penting yang terkandung dalam kajian sosiologi hukum. Selain uraian teoretis, pembahasan diserta dengan contoh-contoh kasus, fakta-fakta historis terkait kepatuhan hukum dalam masyarakat, dan contoh-contoh kasus penerapan aturan-aturan hukum. Semuanya dituangkan secara luas dan padu untuk memberi gambaran sejauh mana sosiologi huk…
Buku ini dalam konteks pembahasan pemenuhan keadilan dan kesejahteraan sosial masyarakat menyuguhkan pembahasan yang cukup komprehensif dan runtut. Mulai pembahasan tentang konsepsi negara, tujuan negara dari masa kemasa secara umum hingga masuk pada pembahasan yang lebih detail mengenai produk perundang-undangan dibidang sosial yang di komparasikan dengan produk perundang-undangan sosial dari …
Buku ini mengkaji tentang analisis kritis UU No. 13 Tahun 2003 dan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia disertai paparan pengetahuan dasar, sejarah dan politik ketenagakerjaan di Indonesia; hubungan kerja; hubungan industrial; serikat pekerja/buruh; upah; jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek); pemutusan hubungan kerja (PHK); dan perselisihan hubungan industrial.
Dalam Perspektif penegakan hukum holistik - ekologis, buku ini menawarkan beberapa hal, pertama, ketiga jalur hukum yang ada (administrasi, perdata dan pidana) hendaknya diterpkan secara terintegrasi bukan saling ketergantungan. kedua, di perlukan pemahanan yang baik dari penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan pengacara) tentang subtansi hukum lingkungan karena sebagai hukum fungsional tidak j…
Hukum perjanjian internasional bidang lingkungan hidup memfokuskan pada berbagai peraturan dan ketentuan internasional yang bersinggungan dengan isu lingkungan hidup seluk beluk mengenai bentuk, jenis, tata cara, prosedur, instrumen dan apa saja ketentuan-ketentuan yang umumnya di atur serta bagaimana mengimplementasikan telah dicoba untuk dideskripsikan dalam buku ini.