Buku ini hadir dengan sebuah penegasan bahwa islam sejatinnya telah menjadi bagian dari norma positif yang diakui meski tidak bernama Undang-Undang islam, namun secara subtansial pasal-pasal yang ada di dalamnya memberikan keleluasaan agar pernikahan secara Islami dapat dilakukan.
memberikan pemahaman tentang hukum perceraian menurut hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat. oleh karena itu, materi dari pembahasan dalam buku ini lebih sistematis dan komparatif yang terintegratif serta mendalam sampai ke dasar filosofisnya di bandingkan dengan buku-buku lainnya yang membahas tentang hukum perceraian hanya sebagai bagian (bab tertentu) dari buku yang membahas tentang hu…
Buku ini mengkaji pemikiran para ulama/hakim tentang pembagian harta waris dalam Islam yakni hukum kewarisan Islam apakah sudah sesuai dengan asas-asas dan dasar filosofis hukum kewarisan yang telah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah serta ijmak atau ijtihad para ulama/hakim, sebagaimana yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Juga mengkaji dan mengetahui faktor-faktor apakah yang meme…
Kemajuan dalam bidang teknologi, khususnya teknologi informasi (termasuk di dalamnya konvergensi teknologi komputer dan telekomunikasi) membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. masalah batas geografis negara dan perbedaan waktu bukan lagi menjadi halangan dalam bertransaksi. kehidupan juga menjadi makin efisien. dunia menjadi global village dengan ekonomi yang global pula. semua hal…
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibentuk dengan beberapa pertimbangan. Salah satu pertimbangan yaitu ketentuan hukum yang melindungi kepentingan masyarakat konsumen di Indonesia belum memadai. Untuk itu sangat diperlukan peraturan perundang-undangan sebagai instrument mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Buku ini menyajikan sec…
Buku ini berisi pasal-pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Termasuk aturan pelaksanaan yang berupa : Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan da
Sangat inspiratif demikianlah kata-kata yang paling tepat untuk buku ini paling tidak hal ini yang dapat disimak setelah membaca tema-tema utama yang disajikan antara lain terdiri dari prinsip-prinsip hukum persaingan usaha terkait sektor produk telekomunikasi di indonesia dalam kerangka perdagangan bebas pemberlakuan acfta bidang telekomunikasi di indonesia dan persaingan usaha di beberapa neg…
Untuk mencapai efisiensi atas pemakaian sumber daya masyarakat dan perlindungan untuk kepentingan konsumen maka diperlukan sebuah kebijakan pengaturan persaingan yang sehat. Pengaturan persaingan usaha melalui undang-undang dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha. Buku ini, mengupas tentang sejarah lahirnya hukum …
pemberlakuan parlimentary treshold dalam kontek penegakan hak asasi manusia , dari perspektif hukum tata negara indonesia memeng mengalami perdebatan yang cukup alot , prokonta tentang parlimentary treshold termasuk mensepakati bagaimana memberlakukan kursi yang diperoleh parpol tidak lolos PT seringkali debateble bahkan sempat dilakukan uji materi ,karena dianggap pasal 208 uu nomer 8 tahun 2…