Buku ini berisi desain visualisasi bangunan, tabel ruang gedung pengadilan negeri, tabel ruang gedung pengadilan agama, tabel ruang gedung pengadilan militer, tabel ruang gedung pengadilan tata usaha negara. Selain itu dalam buku ini dijelaskan mengenai pola klasifikasi surat di Mahkamah Agung dan disertai contohnya.
Sebagaimana diketahui bahwa sebelum adanya ketentuan yang mengharuskan MA-RI menyampaikan laporan tahunan kepada MPR-RI , Mahkamah Agung telah menetapkan kebijaksanaan dan strategi dalam mencapai sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut adalah menumbuhkan kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan peradila…
Penerbitan buku ini merupakan penerbitan lanjutan dalam upaya untuk sosialisasikan keputusan kasasi dan peninjauan kembali dalam perkara-perkara kepailitan pengadilan niaga sebenernya bukanlah lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanyalah merupakan lembaga pengadilan yang mempunyai kewenangan khusus yaitu memeriksa dan memutuskan permohonan penyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran ut…
Sesuai dengan perkembangan di segala bidang yang semakin meningkat dalam era pembangunan, senantiasa dibutuhkan perangkat hukum yang memadai, sehingga diperlukan pula adanya upaya dapat secepatnya mendayagunakan semua Informasi hukum yang ada. sehubungan dengan itu, Mahkamah AGung RI telah mengeluarkan berbagai surat edaran maupun petunjuk lain yang setiap tahun selalu bertambah sehingga keadaa…
Penerbitan buku rangkuman surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI ini dimaksud untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan tugas sehari-hari bagi para pejabat maupun petugas dari jajaran badan peradilan yang memuat rangkuman surat keputusan MA-RI dari tahun 1951 s.d 1994
sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari kegunaannya dapat ditingkatkan, maka pada edisi ke-2 ini isiannya telah dilengkapi dengan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAp) dan undang-undang tentang hukum acara pidana militer
Buku ini dimaksudkan untuk pedoman bagi para peserta dalam mengikuti seluruh kegiatan rapat kerja nasional dan diharapkan dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien.
Masa penjajahan Belanda atas bumi pertiwi Indonesia, selain mempengaruhi terhadap roda pemerintahan yang berlaku pun pula sangat besar pengaruhnya terhadap peradilan di Indonesia. sejarah berdirinya Mahkamah Agung kiranya tidak dapat dilepaskan daripada masa penjajahan tersebut atau sejarah penjajahan di bumi Indonesia ini.
Pembaruan kedua fungsi ini menempati area utama dalam cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035, sebagai pelaku pembaruan harus memahami setiap kebijakan yang dilahirkan. Sepanjang tahun 2014, berbagai kebijakan di ranah teknis dan manajemen perkara telah di lahirkan.