Evaluasi Prioritas Nasional Mahkamah Agung RI dalam rencana kerja pemerintah …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

53 hlm,; ilus:20,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.035 Ind e

Naskah Urgensi Rancangan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Standar…

Standarisasi klasifikasi perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya sangat penting untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalisasi perbedaan penetapan klasifikasi yang sering muncul yang mengakibatkan adanya inkosistensi dalam administrasi perkara. seharusnya Mahkamah Agung memiliki standar klasifikasi perkara yang baku dan berlaku untuk pengadilan tingkat pertama, tingkat b…

Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan buku II

Edisi

Cet.4.

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xx, 388 hlm, ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.035 Ind p

Hasil rapat kerja nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan empat …

Rakernas ini erat kaitannya dan merupakan kelanjutan atas sistem peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung RI, oleh karenanya rakernas ini merupakan tindak lanjut pengadilan aparat pengadilan dalam mengelola manajemen peradilan secara terpadu sekaligus menyempurnakan hasil rakernas tahun 2004 di Semarang yang mengambil tema :"Membangun sistem manajemen peradilan satu atap dalam rangka meningk…

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Buku II

Buku pedoman ini terdiri dari 2 buku. Buku I mengatur tentang apa yang harus dilakukan pejabat pengadilan dalam tugasnya yakni mengenai what to do yang memuat tentang pembagian tugas (job discription) sedangkan dalam buku II diatur tentang bagaimana caranya pejabat pengadilan harus melakukan tugasnya yakni mengenai how to do it yang memuat tentang hukum acara formal pengadilan (formeel procesre…

Organisasi dan tata kerja kepaniteraan / jenderal Mahkamah Agung RI dan organ…

Buku ini berisikan peraturan presiden RI nomor 14 tahun 2005 tentang kepaniteraan mahkamah Agung. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/018/SK/III/26 tentang organisasi dan tata kerja kepanieraan mahkamah Agung RI, Peraturan Presiden RI nomor 13 tahun 25 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan tata …

Corporate Criminal Liability Implementasi Perma nomor 13 tahun 2016 : Seminar…

Korporasi memberikan kontribusi bagi negara dan masyarakat. namun tren korporasi sebagai pelaku tindak pidana korporasi semakin meningkat, tetapi dalam kenyataan sebagian besar belum di proses. kurang lebih 100 UU Tindak Pidana mengatur tentang Pertanggungjawaban dan ancaman sanksi bagi korporasi akan tetapi uu tersebut belum mengatur secara lengkap, bahkan sebagian besar UU tersebut tidak meng…

Himpunan kebijakan Mahkamah Agung tahun 2017

Proses penyusunan kebijakan Mahkamah Agung telah mengikuti pedoman dan pola peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan dengan cara metode yang mengikat secara umum antar lenbaga, baik onternal dan eksternal melalui tahap perencanaan, penyususnan, pembahsann pengesahan dan pengundangan. Buku ini memuat regulasi yang telah digulirkan oleh Mahkamah Agung sebagai pelengkap pencarian per…

Supreme court of the republic of Indonesia, Speech by the chief justice of th…

Edisi

Ed. 2017.

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

23 hlm, ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.035 Ind s

Pedoman pelaksanaan pengawasan dilingkungan lembaga peradilan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya