Makna Otonomi daerah menurut UUD 1945 dan hubungannya dengan dampak pelaksana…

Bibliografi

Eksistensi dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Era Otonomi D…

Edisi

-

ISBN/ISSN

465c108

Deskripsi Fisik

xiv, 340 hlm.; 29 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

302.009 237 82 Dar e

Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Otonomi Daerah Kaitannya dengan Wilayah P…

Bibliografi

Harmonisasi Hukum tentang Kewenangan Daerah di Wilayah Laut

Bibliografi

Keberadaan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

196309

Deskripsi Fisik

xii, 374 hlm.; 27,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.072 Dwi k

Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa

Edisi

Ed. 1, Cet. 1.

ISBN/ISSN

978-979-007-039-4

Deskripsi Fisik

xxi, 209 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352 Har m

Hukum otonomi daerah : negara kesatuan, daerah istimewa dan daerah otonomi kh…

Buku ini membahas secara utuh, lengkap dan sistematis mengenai sistem otonomi daerah yang dijabarkan dalam pembahasan mengenai negara kesatuan, daerah istimewa dan daerah otonomi khusus, serta bentuk otonomi daerah yang mengarah pada federalisme. Selain itu dijelaskan juga mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta setelah diundangkannya UU No, 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Is…

Laws and regulations on regional autonomy

Buku ini menerangkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang meliputi: pembagian daerah, pembentukan dan susunan daerah, kewenangan daerah, peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah, kepegawaian daerah, keuangan daerah, kerja sama dan penyelesaian perselisihan, kawasan perkotaan, desa, pembinaan dan pengawasan, dewan pertimbangan otonomi daerah, dan ketentuan lain.

Pajak Air Tanah Di Indonesia : Konseptualisasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah…

Salah satu jenis daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah yaitu pajak air tanah. penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana penganturan kewenangan pajak air tanah di indonesia, bagaiaman penyelenggaraan konsep emarking pajak air tanah di indonesia