Buku himpunan putusan hal uji matril yang baru kali ini diterbitkan merupakan kumpulan putusan perkara permohonan kebertana dan gugatan hak uji materil terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Agung RI. Penerbitan buku himpunan putusan hak uji materil selain dimaksudkan untuk melengkapi pustaka hukum di indonesia diharapkan pula sebagai saran sosiali…
Judex factie dan Juddex Juris merupakan istilah yang familier di lingkungan lembaga peradilan lebih khusus bagi hakim. Meskipun dalam literature jarang menjadi tema kajian ilmiah maupun kajian dalam diskusi, namun dilingkungan para hakim telah memahami bahwa keduanya menunjukan peran hakim ketika mengadili perkara. Mendengar sebutan Judex Fatice maka dalam pemikiran telah tergambar tentang komp…
Proses penyususnan kebijakan Mahkamah Agung telah mengikuti pedoman dan pola peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan dengan cara dan metode yang mengikat secara umum antar lembaga baik internal dan eksternal melalui tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.
Memasuki tahu ke empat implemantasi cetak biru (blueprint) pembaharuan peradilan 2010-2035 pada tahun 2014 ini mahkamah agung dan badan peradilan dibawahnya kembali menorek sejumlah pencapaian penting yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi perwujudan visi menjadi peradilan yang agung jika pada laporan tahunan 2013 disebut sebagai tahun prestasi bagi lembaga peradilan indonesia maka tahun 2…
Sebagai organisasi besar yang memiliki 31.406 personil di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya memeiliki tangtangan yang cukup berat dalam melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan. Berikut adalah beberpa hal yang telah dilakukan Mahkamah Agung sebagai bentuk capaian di tahun 2016 diantaranya : Kinerja penanganan perkara, mengenai kinerja a…
Buku ini berisikan himpunan Perma,Sema,dan juklak tentang peradilan tata usaha negara di lingkungan MA RI
Buku himpunan kebijkan Mahkamah Agung di bidang teknis dan administrasi peradilan. Melalui penerbitan kebijakan ini Mahkamah Agung di era kepemimpinan M.Hatta Ali mendorong kesinambungan dan penguatan pembaruan peradilan dengan mengacu pada cetak biru pembaruan peradilan tahun 2010 - 2035. Buku ini terbagi dalam dua jilid, jilid I terdiri dari himpunan peraturan MA dan SEMA, dan jilid II terdi…
Penerbitan buku ini merupakan salah satu upaya mengkopilasi kebijakan - kebijakan kecil pimpinan Mahkamah Agung RI, juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi sebagai acuan bagi para pejabat dan atau aparat Badan Peradilan dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari - hari, yang memuat kumpulan surat-surat keputusan ketua Mahkamah Agung RI dari tahun 2014 sampai dengan 2015. Untuk mereali…
Pada bab II bagian pertma pasal 2 menjelaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi dari pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku pada bagian kedua pasal 3 terdiri dari 2 butir (1)pengadilan menyaediakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat di akses oleh publik pada butir (2) pengadilan tidak dapat mewajibkan menyebutkan tujuan atau alasan mengajukan permoh…
Buku ini berisi Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI Nomor : MA/PANSEK/007/SK/IV/Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI Nomor : MA/PANSEK/02/SK Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia.