Buku ini menyajikan telaah komprehensif atas perkembangan hukum acara peradilan tata usaha negara (TUN) di Indonesia, dari akar filosofis hingga dinamika praksis dalam lanskap hukum administrasi modern. mengurai periodisasi perjalanan lembaga dan kompetensi peradilan TUN sejak era kolonial hingga era hukum elektronik, buku ini mengajak pembaca memahami kompleksitas sistem hukum acara TUN yang t…
Pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaiakan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Selain kewenangan tersebut, Pengadilan tata usaha negara di tingkat pertama. Selain kewenangan tersebut, pengadilaan tata usaha negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesiaikan sengketa tata usaha negara yang telah dilakukan upaya keberatan. Apabila pe…
Dalam buku ini, penulis mencoba memberikan sumbangsih beberapa pemikiran untuk mengantisipasi pelaksanaan UU 32/2004 dan UU 33/2004 yang berusaha menyempurnakan UU /99 DAN UU 25/99. Penulis melihat bahwa pemerintahan dan masyarakat perlu memahami pergerakan sistim pemerintah daerah kedepan dengan mengkaji beberapa hal mendasar, antara lain: pertama, instrumentasi kebijakan UU 32/04 dan 33/04 me…
Berdasarkan DIPA 2015 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang) telah melaksanakan berbagai macam kegiatan yang menjadi tupoksinya. Salah satunya adalah penelitian "Pengkajian Tentang Penyelesaian Sengketa TUN Melalui Perdamaian: Dalam Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum" yang merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian tersebut dilaksanakan diwilayah huku…
Buku ini berawal dari kerinduan untuk memberikan sumbang saran teoretis bagi kebuntuan proses demokratisasi di negara kita. dewasa ini, Indonesia mengalami begitu banyak persoalan yang begitu kompleks
Judul asli : Theories of Undervelopment-Bibliografi-Indeks
Pengadilan Tinnggi Tata Usaha Negara sebagai kawal depa mahkamah Agung mempunya beban tugas dan tanggung jawab yang berat. dalam perjalanan mengemban tugas selaku kawal depan, banyak kerikil tajam yang menghadang pelaksanaan tugas ini. Sebagaimana kita alami beberapa tahun lalu, banyak penilaian negatif dari masyarakat teradap lembaga peradilan. Rakernas yang dilaksanakan pada tahun 2009 di Pa…
Buku ini berisi keputusa sekretaris mahkamah agung RI nomor : 002/SEK/KK/I/2012 Tentang petunjuk pelaksanaan pembayaran anggaran pendpatan dan belanja negara di lingkungan MA-RI dan badan peradilan yang ada dibawahnya di seluruh Indonesia tahun anggaran 2012. Buku ini juga membahas keputusan ketua mahkamah agung RI, keputusan sekretaris mahkamah agung RI, dan keputusan kepala badan urusan admin…