Intisari hukum pidana

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

144 hal.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345 Abd i

Crime, Justice and Correction

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 781 hal.; 23, 5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

364.6 Tap c

Tindak Pidana Perdagangan Orang : Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya

Perdagangan orang merupakan perbuatan serupa perbudakan yang melanggar harkat dan martabat manusia (Hak Asasi Manusia), yang bertentangan dengan tata hukum, merugikan masyarakat dan antisosial. Dewasa ini perdagangan orang sudah sangat meluas, dilakukan oleh jaringan yang terorganisasi bukan hanya dalam wilayah negara, tetapi sudah melintasi batas negara dengan menggunakan berbagai cara termasu…

Tindak pidana perdagangan orang

Tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk eksploitasi manusia yang menghancurkan nyawa dan merenggut kebebasan individu. Buku ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perdagangan orang, termasuk akar masalah, metode rekruitmen dan peredaran, dampak psikologis, serta kerangka hukum yang ada untuk melawan kejahatan ini.

Het toekennen van prioriteiten bij de tenuitvoerlegging van voorlopige hechtenis

Edisi

-

ISBN/ISSN

90 12 04948 2

Deskripsi Fisik

63 hlm.; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

364.6 Ber t

Perdagangan orang : dimensi, instrumen internasional dan pengaturannya di Ind…

Perdagangan orang saat ini merupakan kejahatan yang sangat kompleks dengan bentuk-bentuk dan modus operandi yang kompleks pula karena terkait erat dengan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti white collah crime, organized crime, dan transnational crime. Keuntungan yang diperoleh pelaku sangat besar jumlahnya dengan risiko yang relatif kecil dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan lainnya, seper…

Governing paradoxes of restorative justice

Edisi

Ed. 1.

ISBN/ISSN

1-90438-519-2

Deskripsi Fisik

vii, 142 hlm, ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

364.68 Pav g

Pelaksanaan Hukuman Mati : Perspektif hak asasi manusia dan hukum pidana di I…

Hukuman mati, dalam pelaksanaannya masih selalu mengundang perdebatan. Di Indonesia, ketidaksetujuan terhadap hukuman mati muncul terutama dari kelompok aktivis HAM. Seringkali, penolakan hukuman mati hanya diasaskan pada aspek kemanusiaan terhadap pelaku kejahatan tanpa melihat aspek kemanusiaan dari korban, serta keluarga dan kerabatnya. Hukuman mati sangat tepat untuk melindungi korban-korba…

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Putusan Pengadilan Dalam Sistem Pe…

Merupakan hasil pengkajian hukum secara normatif dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif terhadap data sekunder yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan terkait perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem peradilan pidana di indonesia, berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan belum secara op…

Jalan Panjang Menghapus Hukuman Mati

Penjatuhan vonis hukuman mati ini sangat kontras ketika Konstitusi Indonesia mengakui adanya hak hidup, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 I ayat 1 Amandemen II UUD 1945. Hal lain yang tak kurang penting adalah kini Indonesia telah pula menjadi peserta dalam International Covenant on Civil and Political Rights dengan diundangkannya UU No. 11 Tahun 2005.