Hofdlijnen an het Nederlands administratief procesrecht

Edisi

Cet.2

ISBN/ISSN

90-271-2053-8

Deskripsi Fisik

xviii, 295 hal.; 21, 5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.064 92 Ber h

Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Tata Negara …

Edisi

-

ISBN/ISSN

153c199

Deskripsi Fisik

vii, 74 hal.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Pem

Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sarana Perubahan UUD

Terbitnya buku ini merupakan moment yang penting dalam perkembangan ilmu hukum ketatanegaraan Indonesia. Setidaknya buku ini diharapkan mengurangi kesalah pahaman dalam memandang dan mengartikan konvensi ketatanegaraan didalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia

Mengungkap Wajah Peradilan Tata Negara Indonesia

Buku ini membahas fenomena di bidang Tata Usaha Negara yang dirasakan lebih sebagai sebuah kerisauan dan menjadi sesuatu yang tak terhindarkan karena sesungguhnya begitu rentannya gejolak dan pergolakan itu akan dapat berimplikasi pada wajah di bidang per

Hukum dan konstitusi indonesia jilid 2

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 203 hlm.21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 Sim h

Hukum Tata Negara, Hubungan Antar Lembaga Negara Versi Amandemen UUD 1945

BibilografiPembicaraan mengenai lembaga Negara tidak terlepas dari pembicaraan mengenai fungsi, wewenang dan hubungan antar lembaga Negara itu sendiri, serta terkait pula dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara yang bersangkutan. Dan dalam tulisan ini leb

Lembaga legislatif sebagai pilar demokrasi dan mekanisme lembaga-lembaga nega…

Edisi

Ed. 1. Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 177 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Nan l

Perbandingan Hukum Tata Negara

Edisi

Cet. 1.

ISBN/ISSN

978-979-25-7387-9

Deskripsi Fisik

xii,238 hlm.:ilus.;21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Nom p

Kitab Undang-undang pemerintahan daerah KUPD

Bibliografi

Kajian Daerah Perbatasan, Studi Masalah POLKAM dan SOSEK

Kehadiran Lembaga DPD RI ini memiliki arti penting dan memegang peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan sebagai kamar kedua dalam sistem parlemen Indonesia untuk menerapkan prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan (checks and balances) dalam lembaga legislatif