Berisi perkembangan doktrin pertanggungjawaban seorang atasan (superior responsibility) terhadap pelanggaran hukum pidana internasional atau pelanggaran HAM berat yang dilengkapi dengan rangkuman (digest) beberapa putusan dari pengadilan militer internasional Nuremberg, Tribunal for the far east, International criminal tribunal for rwanda, International criminal tribunal for former yugoslavia, …
Peraturan perkawinan di indonesia pasal 2 UUP No.1/1974 dan pasal 10 ayat (2) PP No.9/1975 menyebutkan setiap perkawinan dicatatkan sehingga memiliki keabsahan legal formil. Selain itu, pernikahan pun harus dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing, sehingga pernikahan lintas agama pun tidak memiliki keabsahan menurut KHI pasal 40 (c) dan pasal 44. Anak yang lahir dari hasil perkawinan yan…
Menjelaskan suatu pendekatan yang dapat dipakai untuk meninjau hukum Amerika Serikat secara menyeluruh, suatu pendekatan yang barangkali dapat menolong pembaca lebih mengerti kaitan-kaitan diantara cabang-cabang hukum Amerika Serikat yang akan dibicarakan dalam ceramah tersendiri.
Memberikan wawasan mengenai hukum pajakbagi setiap pembaca, khususnya para pengusaha agar dapat memahami sejarah pemungutan pajak, pajak dan hukum pajak, ruang lingkup praktik dibidang pajak, teori pemungutan pajak, perjanjian penghindaran pajak, subjek pajak & objek pajak, tarif pajak di Indonesia, sengketa pajak, reformasi pajak, ketentuan umum dalam perpajakan, utang pajak, penetapan & ketet…
Buku ini akan menganilis batasan tanggung jawab yang dapat diturunkan dari penggunaan struktur kelompok, dilihat dari perspektif hukum perusahaan dan pajak. Kedua persperktif tersebut signifikan dalam memahami pertumbuhan struktur grup perusahaan. Keragka Peraturan utama yang diteliti adalah Uni Eropa (UE) dan United Kingdom (UK) dengan referensi tertentu untuk hukum Indonesia juga asalan pemil…
Mengkaji beberapa ketentuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berpotensi menjadi kendala. Berikut gagasan-gagasan yuridis yang progresif untuk memenuhi kebutuhan peningkatan efektivitas hukum acara pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, baik pada tingkat penyelidikan & penyidikan (penahanan, penggeledahan dan penyitaan, penghentian penyidikan), tingkat penuntutan (pra-pe…
Buku ini diterbitkan untuk membantu mahasiswa belajar pemberian hak atas tanah, bagaimana logikanya dan bagaimana hukumnya. Dengan demikian mahasiswa menjadi faham soal pengaturan hak atas tanah, sertifikasi hak atas tanah, termasuk sanksi-sanksi pidana yang mengancamnya, ancaman hukum pidana datang dari hukum pidana administrasi
Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian hukum tertulis yang dipergunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang sudah, sedang atau akan terjadi di masa akan datang. buku ini memaparkan secara komprehensif dari sudut teoriis dan perkembanganya terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indon…
Buku ini mencoba menjawab pokok permasalahan bagaimana meningkatkan kualitas penegak hukum secara umum dan bagaimana meningkatkan kerja sama secara lintas sektoral antara POLRI sebagai penegak hukum dengan instansi terkait, khususnya dalam meningkatkan kerjasama penyidikan antara POLRI dengan PPNS dalam upaya penegakan hukum. Materi buku ini tidak hanya membahas tentang tugas, kewenangan dan ta…
Menguraikan secara detail mengenal seluk beluk dari istilah sistem peradilan idana atau Criminal Justice System baik dari segi pendefinisian, pembentukannya, komponen-komponennya maupun model-model Criminal Justice System yang pernah ada di dunia hukum, khususnya pidana. Buku ini menampilkan gambaran secara umum mengenal pemakaian sistem peradilan pidana dan gambaran tentang komponen-komponen y…