Sekalipun tugas dan wewenang kejaksaan di pelbagai yurisdiksi sangat bervariasi akan tetapi tujuannya tetap sama yaitu agar tidak terjadi penjatuhan pidana terhadap orang yang tidak bersalah, agar para tersangka dan terdakwa mendapat pidana setimpal tanpa hak asasinya dilanggar, dan bersamaan dengan itu agar para korban kejahatan dalam perkara yang sedang ditanganinya mendapat perlindungan huku…
Sistem kaidah atau norma yang menuntun dan mengendalikan perilaku ideal manusia dalam kehidupan bersama dapat berupa norma-norma agama (religious norm), norma etika (rthical norma) dan norma hukum (legal norm). ketiga sistem norma atau kaidah itu timbul alamiah dalam kenyataan hidup manusia secara universal. pada mulanya ketiganya bersifat saling melengkapi secara komplementer dan sinergis satu…
Mengupas proposisi perdamaian demokratik, baik secara teoritis maupun praktis. Sebagai langkah awal penulis akan menyoroti perdebatan dalam menilai validitas teori perdamaian demokratis. Lalu mengukur perdebatan tersebut dengan menyoroti kiprah internasional Amerika & Eropa.
Memberikan gambaran tentang pengertian hukum di Indonesia, sejarah hukum Indonesia, sumber hukum dan tertib hukum, sistem hukum Indonesia, politik hukum nasional Indonesia, pembidangan hukum kenegaraan dan tata hukum Indonesia, pembidangan hukum peradilan dalamtata hukum Indonesia, pembidangan hukum ekonomi dalam tata hukum Indonesia, pembidangan hukum pengelolaan sumber daya alam dalam tata h…
Menyajikan seperangkat pengetahuan ihwal hubungan internasional guna meningkatkan kapasitas intelektual ilmiah dan memahami kerangka suatu hubungan internasional yang Multifacet, serta mempermudah dalam menelaah secara eksplisit fenomenanya yang beragam.
Putusan - putusan Mahkamah Konstiyusi terutama yang terkait dengan kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang (judicial review) sepanjang yang amar putusannya bersifat mengabulkan permohonan pemohon selalu mengakibatkan terjadinya perubahan norma hukum yang terdapat dalam undang-undang yang diuji. karna itu putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak ubahnya seperti keputusan legislasi ole…
Memberikan penjelasan berkenaan pertimbangan hukum dalam menolak atau mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara dilihat dari aspek filsafat, aspek teori/ilmu, dan oleh hakim peradilan tata usaha negara dalam menyelesaikan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara, bagaimana mekanisme pelaksanaan penetapan penundaan keputusan tata usaha negara.
Buku ini membahas dan memperbandingkan tahap pra-persidangan (pre-trial justice), termasuk asas-asas hukum acara pidana. Buku ini menyajikan juga perbandingan wewenang jaksa di banyak negara dalam menilai apakah suatu perkara layak dituntut atau tidak. tahap ini umumnya dilakukan apabila suatu penyidikan sudah berakhir. Bab selanjutnya membahas dan memperbandingkan tahap akhir pra-persidangan, …
Buku ini dengan cukup lengkap sejarah hukum tata negara yang tak melepas kaitannya dengan kondisi sosio politik ekonomi indonesia dari rezim ke rezim. berikut pula perkembangan-perkembangan negara pasca reformasi diskursus teori demokrasi dan azas-azas kenegaraan takluput pula dari perhatian penulis guna merangkai dinamika politik kebangsaan yang melahirkan bentuk tatanan kenegaraan
Konstitusi adalah hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi dan paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya. sesuai dengan prinsip hukum yang universival, peraturan yang tingkatannya berada di bawah undang-undang dasar dapar berlaku dan diberlakukan dan tidak b…