Buku ini berupaya membahas rezim-rezim hukum laut Internasiaonal yang bersumber dari konfensi hukum laut 1982 dan instrumen-instrumen Internasional lainnya serta permasalahan-permasalahan hukum dalam implememtasinya di Indonesia.
membahas rezim-rezim hukum laut Internasional yang bersumber dari konfrensi hukum laut 1982 dan instrumen-Instrumen Internasional lainnya serta permasalahan-permasalahan hukum dalam implementasinya di Indonesia
Mengolah dan memanfaatkan potensi perikanan perairan indonesia diperlukan data informasi tentang sumber daya laut yang mendukung pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan dan bertanggung jawab kegiatan pengkajian stok ikan diperairan indonesia merupakan satu kegiatan penting dalam upaya memanfaatkan sumber daya secara lestari dan berkelanjutan guna menunjang program perikanan yang salah satu…
Ketentuan baru hukum laut internasional itu telah memberikan wewenang kepada indonesia untuk menguasai kira-kira 8juta km2 dari kekayaan alam dipermukaan bumi. Sebelumnya pada saat proklamasi kemerdekaan indonesia pada tanggal 17 agustus 1945 wilayah tersebut bertambah menjadi 5 juga km2 dengan adanya deklarasi djuanda 1957 kni dengan konvensi hukum laut internasional 1982, wilayah indonesia di…
Guna mempersiapkan dan membantu pemahaman konvensi hukum laut baru oleh berbagai kalangan masyarakat, departemen luar negri dalam hal ini direktorat perjanjian internasional telah membentuk tim penterjemah konvensi yang keanggotaannyaterdiri dari para pejabat yang selama ini turut dalam delegasi RI ke sidang-sidang konperensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut dengan dibantu oleh mer…