Buku ini mencoba mengulas tentang bagaimana kedudukan pemerintah daerah dalam sebuah negara yg bersusunan kesatuan seperti yang dianut Negara Republik Indonesia, bagaimana keterkaitan antara pemerintah daerah itu dalam sistem demokrasi yang dianut negara kita/
Buku ini disusun dengan menyajikan kasus-kasus dalam pembayarab gaji pegawai negeri dan cara penyelesaian nya kemudia disajikan dalam benuk nondouts/slide dan dilengkapi dengan catatan/peraturan yang menjadi dasar sahnya suatu pembayran gaji PNS
Menguraikan dengan terperinci komprehensif namun integral mengenai ilmu pemerintahan mulai dari objeknya ekologinya, paradigmanya, ruang lingkupnya, asasnya, sampai dengan tekniknya juga membahas hubungan ilmu pemerintahan dengan agama mulai dari islam, kristen, hindu, budha, tao, bahkan yahudi.
Buku ini juga mengungkapkan pengaruh kebijakan desentralisasi yang mengarah kesistem federal terhadap pelaksanaan. Fungsi negara dalam NKRI, dan merumuskan upaya yang harus di lakukan agar kebijakan desenralisasi yang mengarah kesistem dapat menunjang pelaksanaan fungsi negara yang sesuai dengan UUD Negara RI 1945.
Bibliografi
Pokok-pokok penyelengaraan pemerintahan di daerah yang berdasarkan pada asas dekonstrasi,desen tralisasi dan tugas pembantuan, telah di atur dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1974. Aturan pelaksanaan atas ketentuan-ketentuan pokok yang telah diatur dengan undang-undang,diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah,keputusan presiden,peratura materi,dan produk legislatif dalam bentuk lain.