Hukum kedokteran kini menjadi subjek hukum yang berbeda dan penting. Hak dan kewajiban profesi kedokteran serta meningkatnya tuntutan hak asasi manusia dari pasien memastikan hukum kedokteran terus menjadi salah satu subjek yang paling dinamis dan menantang untuk dipelajari dan diperdebatkan.
Edisi terbaru undang-undang tentang hukum kedokteran ini telah diperbarui sepenuhnya untuk mencakup undang-undang, panduan praktik, dan kode terbaru dan relevan yang memengaruhi profesi kedokteran, serta mencakup kutipan dari: 1. Kode praktik yang dikeluarkan oleh Otoritas Fertilisasi dan Embriologi Manusia 2. Undang-Undang Perlindungan Data 1998 3. Peraturan Layanan Kesehatan Nasional (Pili…
Undang-undang Republik Indonesia nomor : 41 tahun 1996 tentang persyaratan pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing
Buku ini berisikan tentang peraturan kepegawaian tentang syarat-syarat pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural dan fungsional edisi ke-2. maksud dan tujuan penyusunan peraturan kepegawaian ini dipergunakan untuk dijadikan sebagai pedoman dan pegangan untuk mempermudah bagi para pejabat dan pelaksana yang menangani langsung pekerjaan di bidang kepegawaian
Buku ini disiarkan dengan tujuan untuk menambah dan menyempurnakan sumber sejarah tentang terbentuknya pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Buku ini berisi salinan dari dokumen otentik yang belum pernah diterbitkan dan materi lainnya tentang Badan Penyelidik dan PPKI yang terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama memuat pidato para anggota Badan Penyelidik yang otentik pada masa sidang…
penerbitan yurisprudensi mhkamah agung merupakan kegiatan rutin biro hukum dan humas secara berkelanjutan yang mempunyai tugas melaksanakan dalam bidang pembinaan dan komunikasi kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan mahkamah agung dibidang perpustakaan, teknologi informatika, pendokumentasian, dan pendistribusian di lingkungan mahkamah agung dan badan peradilan dibawahnya
Peraturan pemerintah ini dibuat menimbang bahwa untuk melaksanakan undang-undang nomor 4 tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam dipandang perlu mengatur pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam pengelolaannya dengan peraturan pemerintah.
UUD 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional pada umumnya khususnya pembangunan pendidikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penelitian dan penyebaran informasi serta pelestarian kekayaan budaya bangsa yang berdasarka…
Sesuai dengan asas negara hukum yang demokratis semua tindakan hukum dan tindakan faktual administrasi pemerintahan yang dilakukan pejabat harus bedasarkan ketentuan hukum. Perlu adanya suatu Rancangan Undang-Undang RI mengenai Administrasi Pemerintahan untuk menciptakan suatu kepemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur penyelanggaraan administrasi pemerintah.