Undang-undang kepailitan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Und…

Peraturan tentang kepailitan yang masih berlaku yaitu UU tentang kepailitan sebagaimana termuat dalam Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348, memerlukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan bagi penyelesaian utang-piutang. Pokok-pokok penyempurnaan UU tentang kepailitan tersebut meliputi: syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepa…

Hukum perkawinan Indonesia

Buku ini membahas mengenai asas hukum perkawinan, dasar perkawinan, pencegahan dan pembatalan perkawinan, harta benda dalam perkawinan dan perjanjian kawin, hak dan kewajiban suami istri, putusnya perkawinan beserta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perkawinan internasional serta ketentuan peralihan.

Naskah Akademis Tentang Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi

Bibilografi

Hukum Anggaran Negara

Edisi

Ed.1. Cet 1

ISBN/ISSN

979-421-435-3

Deskripsi Fisik

xii, 204 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.03 Bon h

Pembatasan upaya hukum kasasi pidana untuk mewujudkan asas peradilan sederhan…

Penelitian tentang pembatasan upaya hukum kasasi perkara pidana untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan memerlukan perhatian secara bijak. Dilihat dalam variabel pertama tentang pembatasan upaya hukum kasasi tentunya menimbulkan pembatasan secara notmatif berdasarkan syarat formal maupun substansial yang seolah-olah membatasi hak pencari keadilan dan penasihat hukum. Pembah…

Penataan Mekanisme Hubungan Antar Lembaga Negara

Salah satu yang menjadikan alasan untuk dilakukannya kajian penataan mekanisme hubungan antar lembaga negara adalah untuk mencari solusi ataupun strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi persoalan-persoalan disharmoni dalam hubungan antar lembaga negara yang telah dibatasi pada hubungan antar presiden dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR, DPD, MK, MA, dan BPK menjadi fokus pada…

Mengungkap Kartel dengan Bukti Tidak Langsung

Peran hukum persaingan usaha dalam memerangi perjanjian kartel telah diakui oleh lembaga yang berwenang di bidang persaingan usaha di negara-negara maju. Pembuktian atas perjanjian kartel memerlukanbukti langsung. Akan tetapi bukti ini sulit ditemukan, karena kebanyakan perjanjian kartel dibuat secara lisan oleh para pihak. Oleh karena itu makalah ini menguraikan: 1) membedakan antara praktik r…

Analisis dan evaluasi hukum terkait penanganan wabah penyakit menular serta p…

Salah satu agenda Nawa Cita mengamanatkan peningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dengan cara meningkatkan kualitas kesehatan, antara lain dengan cara pengendalian penyakit menular dan pengawasan obat dan makanan. Hal ini melatarbelakangi pada tahun 2019, BPHN membentuk kelompok kerja untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait penanganan wabah penyakit menular serta …

Informasi Peraturan Perundang-undanga tentang Keimigrasian, Kewarganegaraan, …

buku ini diterbitkan dalam rangka pelaksanaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (SJDI - Hukum) dengan menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan yang terbaru. Dalam edisi khusus ini disajikan mengenai keimigrasian, kewarganegaraan, serta perlindungan saksi dan korban

75 Tanya Jawab Jual-beli Properti

Bibliografi