Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana p…
Buku ini menguraikan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindundang Anak, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam buku ini dilengkapi juga penjelasan dari undang-undang tersebut.
Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan para pejabat maupun petugas pengadilan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan sebagai upaya untuk memasyarakatkan peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud. Dalam penerbitan ini disajikan antara lain undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, instruksi presiden tentang percepatan pemberantasan korupsi
Salah satu yang menjadi faktor keberhasilan suatu penyusunan PUUan ialah kuantitas serta kompetensi perancangan yang masih minim. Ada tiga alasan yang melatarbelakangi pemilihan judul buku ini : Salah satunya adalah legal drafting sebagaimana dikemukakan oleh Reed Dickerson (Material on legal Drafting : 1981) disamping sebagaimana pratical "Skill" that is concerned mainly with language, juga is…
Suplemen 2003-2004 anotasi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dimaksudkan melengkapi dan memperluas jangkauan dari 3 buku anotasi sebelumnya, yaitu: 1. Anotasi peraturan perundang-undangan RI tahun 1945-2002. Buku I: Status Uundang-Undang, Undang-Undang Darurat dan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang dalam pelaksanaan. 2. Anotasi Peraturan Perundang-undangan RI Tahun 1945-…
Dokumen ini memuat peraturan sekretaris MA RI No 036/SEK/PER/VI/2012 tentang sasaran kinerja individu di lingkungan mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan di seluruh Indonesia
Memaparkan bagaimana proses perumusan dan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam perspektif teoritik dan praktis secara komprehensif serta memenuhi nilai-nilai yang partisipatif, responsif, berkeadilan dan progresif.
Buku ini berisikan putusan Mahkamah No.72/PUU-XIII/2015 mengenai selisih upah minimum yang harus dibayarkan pengusaha, dan penangguhan adalah hutang pengusaha yang wajib dibayarkan ke pegawai