Peraturan-peraturan Tentang Perumahan Dan Pertahanan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xix, 894 hlm,;21,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.063 Ind p

Dasar-dasar hukum perumahan

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, baik untuk tempat tinggal, tempat usaha, perkantoran, dan lain sebagainya. namun demikian, belum semua anggota masyarakat dapat menikmati atau memiliki rumah yang layak, sehat, aman dan serasi. oleh karena itu upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan jumlah perumahan yang makin banyak dan dengan harga …

Tindak Pidana Korupsi : Pemberantasan dan Pencegahan

Gerakan reformasi yang menumbangkan pemerintahan orde baru menuntut, antara lain, ditegakkannya supremasi hukum dan pemberantasan korupsi. upaya tersebut sebenernya telah berlangsung sejak 1960 dengan berlakunya undang-undang no.24 Prp 1960, namun belum berhasil dengan baik. upaya pencegahan tindak pidana korupsi mencakup pengembangan mental dan budi pekerti masyarakat, pengawasan sistem, peril…

Hukum Kepolisian : Sebagai hukum positif dalam disiplin hukum

HUkum kepolisian, tidak dapat dipisahkan dari disiplin ilmu dan merupakan disiplin hukum yang berlaku universal. hukum kepolisian sebagai hukum positif untuk melaksanakan politik kriminal (kebijakan kriminil), baik dalam melaksanakan kebijakan hukum pidana maupun kebijakan di luar hukum pidana, yang merupakan bagian integral politik sosial untuk mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam a…

Hukum Pasar Modal Indonesia

Buku Ini Bermaksud Memberikan Pemaparan Yang Komprehensif Atas Industri Pasar Modal Kita Dengan Bahasa Yang Ringan Sehingga Mudah Dicerna.Dalam buku Ini,Penulis Berusaha Untuk Memaparkan Berbagai Macam Topik.Konsep Dan Masalah Yang Selama Ini Tidak,Atau Belum Didikusikan Buku-Buku Lain Mengenai PAsar Modal Secar Lebih Lengkap.Buku Ini Ditulis Untuk Memberikan Arahan Bagi Pembaca Mengenai Masala…

Seminar Segi - Segi Hukum Pembangunan dan Kependudukan ( 1976

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 223hlm; 22cm

Judul Seri

-

No. Panggil

307.026 Sem

Kajian perencanaan dan Transparansi kebijakan di propinsi papua

Dalam Perspektif desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ekonomi, undang-undang no.21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua (disingkat UU Otsus) merupakan Instrumen kebijakan publik pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengejar ketertinggalan ekonomi masyrakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat papua

Undang-undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007

Edisi

-

ISBN/ISSN

978 979 756 262 5

Deskripsi Fisik

vii, 88 hlm.: 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

026 Und

Death and Delusion

Edisi

-

ISBN/ISSN

1-59311-249-1

Deskripsi Fisik

vii, 271 hlm, ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

155.937 Piv d

Undang-Undang Perpustakaan (UU RI Nomor 43 th 2007)

Edisi

Cet. 1.

ISBN/ISSN

978-979-24-4737-8

Deskripsi Fisik

vii, 150 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

025.026 Ind u