Hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia : Suatu kajian di bidang hukum…

Buku ini hadir dengan sebuah penegasan bahwa islam sejatinnya telah menjadi bagian dari norma positif yang diakui meski tidak bernama Undang-Undang islam, namun secara subtansial pasal-pasal yang ada di dalamnya memberikan keleluasaan agar pernikahan secara Islami dapat dilakukan.

Hukum Perceraian

memberikan pemahaman tentang hukum perceraian menurut hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat. oleh karena itu, materi dari pembahasan dalam buku ini lebih sistematis dan komparatif yang terintegratif serta mendalam sampai ke dasar filosofisnya di bandingkan dengan buku-buku lainnya yang membahas tentang hukum perceraian hanya sebagai bagian (bab tertentu) dari buku yang membahas tentang hu…

Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasiny…

Buku ini mengkaji pemikiran para ulama/hakim tentang pembagian harta waris dalam Islam yakni hukum kewarisan Islam apakah sudah sesuai dengan asas-asas dan dasar filosofis hukum kewarisan yang telah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah serta ijmak atau ijtihad para ulama/hakim, sebagaimana yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Juga mengkaji dan mengetahui faktor-faktor apakah yang meme…

Hukum Perlindungan Konsumen

Buku ini berisi pasal-pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Termasuk aturan pelaksanaan yang berupa : Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan da

Hukum persaingan usaha : studi konsep pembuktian terhadap perjanjian penetapa…

Untuk mencapai efisiensi atas pemakaian sumber daya masyarakat dan perlindungan untuk kepentingan konsumen maka diperlukan sebuah kebijakan pengaturan persaingan yang sehat. Pengaturan persaingan usaha melalui undang-undang dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha. Buku ini, mengupas tentang sejarah lahirnya hukum …

Parlimentary threshold dan ham dalam hukum tata negara indonesia

pemberlakuan parlimentary treshold dalam kontek penegakan hak asasi manusia , dari perspektif hukum tata negara indonesia memeng mengalami perdebatan yang cukup alot , prokonta tentang parlimentary treshold termasuk mensepakati bagaimana memberlakukan kursi yang diperoleh parpol tidak lolos PT seringkali debateble bahkan sempat dilakukan uji materi ,karena dianggap pasal 208 uu nomer 8 tahun 2…

Hukum Perceraian

PEMAHAMAN TENTANG PERCERAIAN MENURUT HUKUM NASIONAL HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

Anti Monopoli

Dengan ditetapkan dan diundangkannya Undang-undang no.5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berarti telah menambah lagi satu perbendaharaan undang-undang yang sudah cukup lama ditunggu-tunggu oleh kalangan usahawan, maupun mereka yang ingin menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Undang-undang yang baru ini, dengan demikian diharapkan dapat menjadi …

Hukum perburuhan

Edisi

Cet.1.5

ISBN/ISSN

979 428 213 8

Deskripsi Fisik

xx, 552, ; 19 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

344.01 Ima h

Annual Review Of Antitrust Law Developments (1997, 1999, 2000)

Edisi

-

ISBN/ISSN

1-57073-776-2

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

343.072 1 Ant