Pancasila dan hak-hak asasi manusia

Edisi

Cet 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

63hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.5 Soe p

Pemuda indonesia membangun desa pancasila

Edisi

Cet 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xv,533hlm.Ilus; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.5 Ind p

Proses perumusan pancasila dasar negara

Edisi

Cet 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

68 hlm.; 21.5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.29 Not p

MPR-DPR wahana mewujudkan Demokrasi Pancasila

Edisi

-

ISBN/ISSN

8212631c1

Deskripsi Fisik

168 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

328.3598 Isn m

Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancalisa

Edisi

ed. 2, cet .1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvii, 95hlm; 22cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.5 Soe p

Pancasila Buku Panduan Mahasiswa

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 281hlm; 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.5 p Pan

Bahan tayang materi sosialisasi empat pilar MPR RI

Buku bahan tayang materi sosialisasi empat pilar MPR RI yang berisi PAncasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD Tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara adalah alat bantu bagi para narasumbe sosialisasi dalam menyampaikan materi sosialisasi empat pilar MPR RI.

Materi sosialisasi empat pilar MPR RI

MPR sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh UU No. 17 Tahun 2014 jo UU No. 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD telak melaksanakan agenda pemantapan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui sosialisasi Empat Pilar MPR RI yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD Negara RI sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhineka Tunggal Ika …

Perkembangan konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila

Di dalam buku ini akan diuraikan mengenai apa sebernanya yang dimaksud dengan konsep negara hukum, bagaimana sejarah dan perkembangan konsep negara hukum di berbagai negara, apa saja unsur atau syarat-syarat dasar sehingga suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum.