Buku Berita Negara RI Tahun 2013 No. 1463-1534 ini menjelaskan tentang Peraturan-peraturan Menteri, Peraturan komisi yudisial RI, Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan
Buku Berita Acara RI Tahun 2013, No. 1640-1661 ini menjelaskan tentang Peraturan Menteri Perhubungan RI, Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Menteri Pertanahan dan Peraturan Kepala Badan Tenaga nuklir Nasional serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Buku Berita Acara RI Tahun 2013, No. 1396-1467 ini membahas tentang Peraturan-peraturan Kepala Badan Pust Statistik, Peraturan-peraturan Manteri, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Himpunan peraturan peruu tentang perlindungan anak yang kami susun ini kami lengkapi dengan UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Ri No 23 Tahun 2002 tentang perindungan anak. Negara memberikan jaminan terhadap pmenuhan hak-hak anak serta adanya perlaku tanpa diskriminasi dalam bentuk undang-undang dan peraturan lainnya.
Buku ini memberikan inspirasi tentang muncul adanya kompilasi perundang-undangan pidana indo yang muncul secara masif untuk memenuhi kebutuhan praktek peradilan , terutama jaksa,hakim,advokat, Di samping seorang jaksa yang sangat perlu memahami penyusunan dakwaan, juga hakim advocat yang akan menanggapi dakwaan tersebut . Para dosen dan mahasiswa hukum perlu memahami hukum pidana material dan f…
Buku himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan jilid 6 tahun 2008 merupakan kelanjutan dari jilid 1,2,3,4,dan 5 tahun 2007 isi dari buku jilid ke 6 th 2008 ini antara lain: undang-undang pertahanan ,perpu pertahanan,peraturan pemerintah,perautran presiden peraturan menteri agraria/KBPN keputusan menteri agraria/KBPN peraturan menteri kehutanan keputusan menteri kehutanan peraturan mente…
Buku himpunan peraturan perundang-undangan pertahanan dari tahun 1951-2004, secara lengkap dan berurutan isi dari buku jilid ke 2 ini antara lain. Undang-undang pertahanan, perpu pertahanan, dan peraturan pemerintah.