Congress Against the court

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-8032-0751-4

Deskripsi Fisik

viii, 160 hal.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Bre c

Intisari hukum tata negara perbandingan konstitusi sembilan negara

Bibliografi

Himpunan laporan hasil pengkajian bidang hukum Tata Negara, th.1980/1981-1981…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii,394 hal; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Bad h

Sistem pemerintahan Indonesia

Edisi

Cet. 5

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xviii, 457 hlm. : il.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.05 Kan s

Algemene rechtsleer

Bibliografi

Arus Pemikiran Konstitusionalisme : tata negara

Sebagai hukum dasar tertulis (grondwet) bagian dari konstitusi (constitutie). UUD mengatur secara mengikat tata cara pemerintahan di suatu Negara termasuk di dalamnya pengaturan fungsi, wewenang, dan kedudukan lembaga-lembaga Negara (staatsorganen),

Hukum, konstitusi dan konsep otonomi : kajian politik hukum tentang konstitu…

Buku yang bertajuk hukum konstitusi dan konsep otonomi: kajian politik hukum tentang konstitusi otonomi daerah dan desa pascca perubahan konstitusi terbagi dalam dua bagian yaitu bagian pertama membahas tentang perspektif konstitusional dalam mengawal reformasi hukum. Bagian pertama ini mengupas tentang esensi reformasi konstitusi, kajian putusan Mahkamah Konstitusi, kedudukan lembaga negara hi…

Hukum administrasi negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara

Ditengah banyaknya lembaga-lembaga pemerintah, lembaga negara maupun lembaga independen yang dibentuk pemerintah, korupsi tetap menjadi momok yang menggerogoti lembaga-lembaga tersebut dimana kerap terjadi tindakan pejabat pemerintah yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Persoalan bangsa ini seakan tidak diselesaikan secara serius padahal dalam sistem pemerintahan kita mengenal asas umum pem…

Negara Hukum Dalam Keadilan Pengecualian

Buku ini merupakan suatu upaya secara sistematis menguraikan poblematik negara hukum dalam keadaan pengecualian dan mencari jawaban yang substansi bagi tegaknya materi hukum asasi hak untuk hidup dalam negara hukum modern demokratis yang hadir dalam masyarakat pembahasan dalam buku ini di mulai dengan suatu pendahuluan yang mencoba menguraikan syarat-syarat ilmu pengetahuan modern,komunikatif,d…

Parliamentary threshold dan ham dalam hukum tata negara indonesia

pemberlakuan parliamentary treshold dalam kontek penegakan HAM dari perspektif hukum tatanegara indonesia memang mengalami perdebatan yang cukup alot. pro kontrol tentang parliamenter threshold termasuk menyepakati bagaimana memberlakukan kursi yang di peroleh parpol yang tidak lolos PT seringkali sebateble bahkan sempat di lakukan uji materi karena di anggap pasal 208 uu no 8 tahun 2012 tentan…