Parliamentary threshold dan ham dalam hukum tata negara indonesia

pemberlakuan parliamentary treshold dalam kontek penegakan HAM dari perspektif hukum tatanegara indonesia memang mengalami perdebatan yang cukup alot. pro kontrol tentang parliamenter threshold termasuk menyepakati bagaimana memberlakukan kursi yang di peroleh parpol yang tidak lolos PT seringkali sebateble bahkan sempat di lakukan uji materi karena di anggap pasal 208 uu no 8 tahun 2012 tentan…

Dasar-Dasar hukum tata negara indonesia

Buku ini terdiri dari 13 bahasan yakni : (1) memahami hukum tata negara (2) negara hukum (3) konstitusi(4) peraturan perundang-undangan (5) sistem pemerintahan (6)lembaga perwakilan rakyat(7) kekuasaan kehakiman (8)komisi negara independen(9)HAM (10) kewarganegaraan (11) Partai politik (12) pemerintahan daerah (13) pemerintahan desa

Konstitusi Bernegara : Praksis kenegaraan bermartabat dan demokratis

pemikiran terhadap perubahan konstitusi dan sistem ketatanegaraan setelah reformasi menjadi sebuah kebutuhan untuk menata kembali kelembagaan negara yang sempat terjadi perubahan secara mendasar termasuk bagaimana pola relasi di antara lembaga-lembaga negara yang mempunyai paradigma demokratis dan berkeadilan reformasi konstituisi di pandang sebagai sebuah kebutuhan dan agenda yang harus di lak…

Constitutional Law and The Criminal Justice System

Edisi

Ed.5

ISBN/ISSN

978-1-111-35613-2

Deskripsi Fisik

xxv, 500 hlm ; 25,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Har c

Not only for myself: identity, politics, and the law

Dalam buku ini penulis menggunakan insiden terkenal, seperti kehebohan atas casting Miss Saigon dan dengar pendapat konfirmasi Hakim Agung Clarence Thomas, menjelaskan masalah hukum bantalan pada pertanyaan seperti pemisahan ras dan politik identitas.

Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara

Edisi

Cet. 1.

ISBN/ISSN

978-979-007-475-0

Deskripsi Fisik

xxiv, 262 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Ahm h

RUU Mahkamah Agung

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-99931-6-5

Deskripsi Fisik

viii, 150 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Teg r

Constitutional law: in a nut shell

Edisi

Ed. 7

ISBN/ISSN

978-0-314-19028-4

Deskripsi Fisik

xcviii, 709 hlm. ; 19 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Bar c

Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan UUD 1945: sistem perwakilan d…

Buku ini akan menambah khasanah referensi tentang sistem ketatanegaraan di Indonesia , karena secara substansial mampu menjawab permasalahan berkait dengan sistem perwakilan di Indonesia , khususnya tentang keberadaan MPR-RI

Pengkajian hukum tentang peran DPD dalam kegiatan legislasi

Dengan Amandemen UUD 1945, Mengakibatkan terjadinya perubahan mendasar pada sistem Ketata negaraan Republik Indonesia .Melahirkan beberapa lembaga negara baru dalam upaya penguatan demokrasi di Indonesia, Seperti dewan Perwakilan Daerah (DPD ).