Ditapis dengan
Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Kary…
UUD 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional pada umumnya khususnya pembangunan pendidikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penelitian dan penyebaran informasi serta pelestarian kekayaan budaya bangsa yang berdasarka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 979-9316-52-9
- Deskripsi Fisik
- 21 hlm.; 18 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 070.026 Ind u
Informasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor : 40 Tahun 2012
Buku ini berisikan peraturan perundang-undangan tahun 2012 berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan masalah sosial dan hukum sebagai salah satu upaya nyata dalam perluasan peraturan perundang undangan dan bahan hukum lainnya. Lebih dalamnya buku ini membahas tentang keputusan kepala badan urusan Administrasi MA RI. Undang - undang RI No 7 Tahun 2012, Undang - Undang RI No 9 Tahun 2012, Unda…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 221 hlm. ; 29,5 x 21cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 Ind i
PP 30 Dan Penjelasannya
Berisi tentang penjelasan pp 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil. bedasarkan pertimbangan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas dipandang perlu menetapkan perarturan pemerintah nomor II tahun 1952 tentang hukuman jabatan dipandang tidak sesuai lagi leh sebab itu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 20,1 x 14,4 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 Per
Rancangan Undang-Undang RI Tentang Administrasi Pemerintahan : Rapat Kerja Na…
Sesuai dengan asas negara hukum yang demokratis semua tindakan hukum dan tindakan faktual administrasi pemerintahan yang dilakukan pejabat harus bedasarkan ketentuan hukum. Perlu adanya suatu Rancangan Undang-Undang RI mengenai Administrasi Pemerintahan untuk menciptakan suatu kepemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur penyelanggaraan administrasi pemerintah.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 77 hlm. ; 22,7x15,8 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 348.01 Ind r
Rural Ekonomics III menguatkan pilar ekonomi desa
Lima tahun kelahiran Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa, membawa era baru bagi desa sebagai titik fokus pembangunan di Indonesia. Dengan Undangan-Undangan yang mengamanahkan dana desa yang langsung dikelola oleh para kepala desa dan warganya, telah membawa suatu perubahan yang mencerahkan. Lima tahun pembangunan insfrastruktur dirasa cukup untuk melancarkan roda perekoniman desa. Hungga…
- Edisi
- Ed. 1.
- ISBN/ISSN
- 978-602-50781-5-6
- Deskripsi Fisik
- xxxi, 283 hlm, ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.44 Eko r
Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Buku ini berisi UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; PP RI No. 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Tabel jenis visa Republik Indonesia; Daftar negara bebas visa kunjungan; Daftar ne…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 490 hlm.; 15 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 304.820 26 Ind u
Undang - Undang RI nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara.
Yang dimaksud dalam undang-undang ini, Tata Usaha Negara adalah asministrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan / atau Pen…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 110 hlm, ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.06 Ind u
Analisis dan evaluasi hukum terkait kebencanaan
Menurut undang-undang penanggulangan bencana, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam konteks ini hanya akan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-8815-99-4
- Deskripsi Fisik
- xiv, 550 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 363.302 6 Ind a
Undang-Undang RI Nomor 2 tentang Partai Politik dan peraturan pelaksanaannya …
Sebagaimana diamanatkan UUD 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Partai Politik sebagai pilar perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensil yang efektif. …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-26-5184-3
- Deskripsi Fisik
- x, 231 hlm.; 22 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 324.202 6 Ind u
Informasi peraturan perundang-undangan tentang putusan Majelis Permusyawarata…
Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan (JDI-Hukum) dalam edisi khusus ini, memuat putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang merupakan hasil sidang tahunan pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2000. Selain Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, juga dilengkapi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahan Pertama …
- Edisi
- edisi khusus
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iv, 174 hlm.; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.02 Ind i
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah