Hasil kerjasama Mahkamah Agung RI dengan The Asia Foundation, Puslitbang / Diklat MA-RI menghimpun beberapa putusan yang mengandung permasalahan tentang wewenang mangadila (absolut) antara lingkungan peradilan yang satu dengan lingkungan peradilan lainnya.
Buku ini berisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 serta penjelasan tentang sistem peradilan perdana anak. Substansi yang diatur dalam undang-undang ini, antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai ke…
Keberadaan Peradilan Militer di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan sejarah panjang perubahan konstitusi di Indonesia pada masa sebelum dan sesudah Perang Dunia ke-2 termasuk yurisdiksi dan kompetensi yang diberikan kepada peradilan militer sesuai perundang-undangan yang berlaku sejalan dengan perubahan konstitusi pada saat itu serta kebijakan pemerintah perubahan konstitusi pada saat itu s…
Secara singkat tujuan penerapan sistem kamar adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kepakaran dan keahlian Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, dengan adanya sistem kamar maka Hakim hanya memutus perkara yang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya; Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara; Memudahkan pengawasan putusan dalam rangka menjaga kesatuan hukum karena putusan …
Bibliografi
Bibliografi
Pola gedung kantor dan rumah jabatan/mess pada 4 (empat) lingkungan peradilan dimaksudkan untuk memberikan pedoman/petunjuk kepada para pimpinan/pejabat pada Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan peradilan sehingga terdapat keseragaman, pengertian, persepsi, serta langkahdalam upaya membangun, merenovasi gedung kantor pengadilan, rumah jabatan/mess pada 4 (empat) lingkungan peradilan.