Kemajuan Peradaban dan Budaya Manusia, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama kecanggihan informasi, komunikasi dan transportasi sudah mendunia, dan menjadikan planet bumi menjadi semakin kecil dan seolah-olah tak terbatas sehingga kejadian di salah satu tempat di bumi ini dengan cepat dan dalam waktu yang singkat bahkan bersamaan dapat di ketahui dengan cepat dan dalam waktu yang si…
Lebih 100 undang-undang Nasional yang mengatur secara khusus tanggungjawab pidana korporasi. UU Lingkungan Hidup, UU TPPU, UU P3H, UU Perkebunan, UU Tipikor, UU Tata Ruang, UU Pertambangan, dll. tapi sangat sedikit korporasi yang dituntut di Pengadilan. mengapa? kehadiran PERMA no.13 tahun 2016 menjawab persoalan tersebut. memberikan kepastian hukum bagi korporasi maupun apgakum
Index
Korporasi sebagai subjek hukum pidana masih merupakan hal baru dan karenanya walaupun telah tercantum dalam perundang-undangan , penegakan nya masih berjalan lambat . Buku ini menyoroti pertanggungjawaban korporasi di Indonesia sebagai subjek tindak pidana dengan menghadirkan pemaparan komprehensif tentang topik tersebut.
Bibliografi : hlm. 139
Buku ini akan menguraikan secara terperinci mengenai globalisasi dan globalisasi kejahatan, kejahatan korporasi, pengertian badan hukum dalam ilmu hukum perdata dan pengertian korporasi dalam ilmu hukum pidana, teori-teori yang menjustifikasi korporasi sebagai subjek hukum pidana sertasejarah, tahap-tahap pertanggungjawaban pidana korporasi dan doktrin-doktrin yang mendasarinya.