illegal fishing: pertanggungjawaban pidana korporasi di wilayah perairan Indo…

Pelaku tindak pidana illegal fishing secara umum adalah setiap orang yang diartikan perseorangan atau korporasi. Mengenai korporasi, dalam buku ini diulas secara induktif, mulai konsep pertanggungjawaban pidana dalam negara hukum hingga pada pembahasan korporasi asing sebagai pelaku tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Penyajiannya disusun secara sistematis yang bertujua…

Kort begrip van rechtsverkeers belastingen en registratie

Edisi

-

ISBN/ISSN

90 6001 081 1

Deskripsi Fisik

xiv, 174 hlm, ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.09 Sch k

Pengangkutan laut dalam hubungannya dengan wawasan Nusantara

Salah satu syarat untuk terlaksananya penekkan kedaulatan dan hukum dilaut perlu penyempurnaan peraturan perundangan yang ada hingga terciptanya sistem peraturan hukum dan prosedur pelaksanaan penegakkan yang sederhana dan efisien.

Himpunan laporan hasil pengkajian bidang hukum laut

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

v, 88 hlm, ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.096 Him

Zeerecht

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

1115 hal; 32 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

341.75 Cle z

Hukum pengelolaan konservasi ikan : pelaksanaan pendekatan kehati-hatian oleh…

Fenomena kelautan di Indonesia agak berbeda dibandingkan dengan bangsa-bangsa Barat. Salah satunya adalah overfishing dan illegal fishing yang penanganannya memerlukan kerja sama di antara negara-negara untuk menjamin konservasi jangka panjang dan penggunaan berkelanjutan dari sumberdaya ikan terutama jenis bermigrasi jauh di laut lepas. Buku ini menjelaskan tentang pelaksanaan pendekatan kehat…

Inpres no. 4 th 1985 tentang kebijaksanaan kelancaran arus barang untuk menun…

Menghimpun peraturan-peraturan dan kesatuan-kesatuan yang baru ditetapkan pemerintah dan kemudian menyebar luaskannya kepada masyarakat merupakan kegiatan yang sangat diperlukan, terutama dalam upaya menggugah perhatian, meningkatkan pengertian dan menumnbuhkan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Sarana-sarana penunjang pengangkutan laut

Betapa pentingnya keselamatan pelayaran bagi pelaksanaan penyelenggaraan transportasi lewat laut tidak dapat di sangkal lagi. Lebih - lebih bagi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan.Indonesia sebagai negara kepulauan wilayah yang meliputi, dsrat, perairan dan udara.

Blue Water Crime

Buku ini memiliki keistimewaan tersendiri karena membahas isu yang tidak hanya menyangkut kompetensi Dr. Victor sebagai pakar dan birokrat perikanan maupun kompetensi DKP, tetapi meliputi pula kompetensi banyak pihak. Maksudnya, bahasan tentang blue water crime berarti bersinggungan pula dengan kompetensi pihak kepolisian, TNI khususnya AL dan stakeholder perikanan.

Modern Admiralty Law

Edisi

cet.2

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xci, 1015 hal.; 23,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.410 96 Man m