Buku naskah kebijakan pembaharuan hukum acara pidana militer merupakan salah satu bentuk upaya menganalisis urgensi perubahan hukum acara pidana militer baik secara kelembagaannya maupun terkait hukum acara yang mengaturnya, sehingga hukum acara tersebut dapat sejalan dengan perkembangan hukum acara pidana nasional
Oditur Militer sebagai aparat penegakan hukum di lingkungan TNI melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara bidang penuntutan dan penyidikan.
rapat kerja nasional yang diselenggarakan oleh mahkamah agung RI dengan jajaran pengadilan dari empat lingkungan peradilan seluruh indonesia yang diadakan pada tahun 2008, rapat ini menghasilkan pembahasan-pembahasan mengenai permaslahan hukum militer
Dalam tulisan ini dikaji tentang penerapan hukum baik dalam tindak pidana, tindak pidana khusus dan tindak pidana militer, sehingga tidak terjadi disparitas terhadap putusan hakim, dan kualitas putusan akan sesuai dengan perkembangan itu sendiri, dengan kata lain persamaan persepsi dalam penerapan hukum akan meningkatkan kualitas putusan.
Bibliografi
Oditur Militer sebagai aparat penegak hukum di lingkungan TNI melaksanakan kekuatan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan. Buku ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Oditur dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan secara benar sesuai yang diamanahkan oleh Undang-Undang.
Bibliografi