Hukum komunikasi jurnalistik

Buku ini membahas masalah - masalah hukum, komunikasi dan jurnalistik secara berbareng. Segi-segi yang berkaitan dan bermanfaat dipaparkan secara sederhana dan praktis. Berbagai masalah jurnalistik baik teoritis maupun parktis mendapat porsi yang cukup wajar. Pembahasan mengenai kode etik jurnalistik Indonesia yang dibandingkan dengan kode etik beberapa negara lain, yang di sertai lampiran-lamp…

Law against the state: ethnographic forays into law`s transformations

buku ini tentang investigasi kondisi dan konsekuensi dari yuridifikasi

Hukum administrasi negara dan kebijakan pelayanan publik

Melalui buku ini semua permasalahan dan jalan keluar dalam penyelenggaraan pelayanan publik akan dibahas secara mendalam melalui berbagai kajian keilmuan yang diantaranya akan dianalisis melalui konsep hukum administrasi negara dan konsep penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Public Law and Human Rights

Edisi

2 nd ed.

ISBN/ISSN

1-85941-655-1

Deskripsi Fisik

lxiv, 1078 hal.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.41 Fen p

Feminist Perspectivers on Public Law

Edisi

-

ISBN/ISSN

1-85941-480-X

Deskripsi Fisik

xviii, 306 hal.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.41 Fem

Makna uang negara dan kerugian negara dalam putusan pidana korupsi kaitannya …

Terhadap penelitian dan pengkajian tentang makna Uang Negara dan Kerugian Negara dalam putusan pidana korupsi kaitannya dengan BUMN. Persero ini telah dibahas lebih lanjut melalui seminar terbatas yang hasilnya sebagaimana dapat kita baca dan kaji dalam buku ini. Apapun penilaian, kritik dan saran dari pembaca yang budiman, merupakan sesuatu yang berharga bagi kami dalam melangkah kedepan.

Principles of Public Law

Edisi

2 nd ed.

ISBN/ISSN

1-85941-381-1

Deskripsi Fisik

xlix, 584 hal.; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.41 Les p

Integritas Sektor Publik Indonesia tahun 2009 fakta korupsi dalam layanan publik

Melalui diseminasi secara aktif hasil survey integritas sektor publik kepada media massa masyarakat dan lembaga penyedia layanan, di harapkan akan mendorong sektor publik secara sukarela melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi terutama di unit layanan publiknya

Reformasi birokrasi dalam pelayanan publik

Salah satu upaya pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi reformasi adalah mewujudkan reformasi birokarsi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Reformasi Pelayanan Publik

Bibliografi