Hasil rapat kerja nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan empat …

Buku ini membahas tentang, memantapkan fungsi pengawasan sebagai upaya penyeimbangan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam rangka peningkatan kinerja perdilan.

Bahan rapat anggaran sekretaris Mahkamah Agung RI dengan komisi III DPR-RI te…

Sasaran yang akan dicapai adalah sebagaimana prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan, sasaran nasional dalam rangka pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah menurunnya tindak pidana korupsi yang tercermin dari (1) tumbuhnya iklim takut korupsi ; (2) meningkatnya indek persepsi korupsi ; dan (3) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan kor…

Executive summary supreme court 2025 annual report (Mahkamah Agung RI)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

66 hlm, ; 26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.035 Ind e

Ringkasan Eksekutif laporan tahunan 2025 (Mahkamah Agung RI)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

66 hlm, ; 26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.035 Ind r

Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxii, 197 hlm, ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.066 4 Ind p

Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan buku II

Edisi

Cet.4.

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xx, 388 hlm, ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.035 Ind p

Pedoman pelaksanaan pengawasan dilingkungan lembaga peradilan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya

Himpunan kebijakan Mahkamah Agung tahun 2016

Proses penyususnan kebijakan Mahkamah Agung telah mengikuti pedoman dan pola peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan dengan cara dan metode yang mengikat secara umum antar lembaga baik internal dan eksternal melalui tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2016

Sebagai organisasi besar yang memiliki 31.406 personil di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya memeiliki tangtangan yang cukup berat dalam melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan. Berikut adalah beberpa hal yang telah dilakukan Mahkamah Agung sebagai bentuk capaian di tahun 2016 diantaranya : Kinerja penanganan perkara, mengenai kinerja a…

Kompilasi Aturan Bidang Teknis dan Manajemen Perkara Tahun 2015 Mahkamah Agun…

Pembaruan kedua funsi ini menempati area utama dalam cetak biru pembaruan peradilan sebagai pelaku pembaruan harus memahami setiap kebijakan yang dilahirkan. Sepanjang tahun 2014 berbagai kebijkan di runah teknis dan manajemen perkara telah dilahirkan. Kepaniteraan mencatat ada 7 produk peraturan tersebut, 2 (dua) peraturan berkaitan dengan penguatan sistem kamar, sedangkan 5 (lima) peraturan l…