Harmonisasi Peraturan dan Sinergitas Penegakan Kode Etik hakim dan Kode Etik …

Buku ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong agar penegakan kode etik hakim dan kode etik panitera bagi prajurit TNI yang ditugaskan di Mahkamah AGung RI dalam penerapannya dapat mencerminkan dan mewujudkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan. materi dalam buku ini diharapkan bisa memberikan kontribusi sebagai landasan ilmiah bagi pengambilan kebijakan Mahkamah Agung, khususnya dala…

Naskah Urgensi Harmonisasi Pendidikan dan Kesejahteraan Prajurit TNI yang ber…

Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yang dihadapi oleh prajurit TNI yang bertugas di Mahkamah Agung RI dan di Lingkungan Peradilan Militer terkait dengan pendidikan dan kesejahteraan yang berpengaruh terhadap pola pembinaan karier dan kesejahteraan bagi yang bersangkutan. hal ini memiliki dampak penurunan motivasi dan etos kerja dari para prajurit TNI yang merasa kurang…

Naskah Kebijakan Pembaruan Hukum Acara Pidana Militer

Buku naskah kebijakan pembaharuan hukum acara pidana militer merupakan salah satu bentuk upaya menganalisis urgensi perubahan hukum acara pidana militer baik secara kelembagaannya maupun terkait hukum acara yang mengaturnya, sehingga hukum acara tersebut dapat sejalan dengan perkembangan hukum acara pidana nasional

In the common defense : national security law for perilous times

Edisi

Ed. 1.

ISBN/ISSN

978-0-521-87763-3

Deskripsi Fisik

xiv, 404 hlm, ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.730 1 Bak i

Modellen die gebruikt worden bij de afdoening van rapporten en processen verb…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

112 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

344.3 Cor m

Kompilasi dan Re_Publikasi putusan-putusan pengadilan militer

Penerbitan "Kompilasi dan Re_Publikasi putusan-putusan penting yang terdiri dari 4 buku yakni : Putusan Pengadilan Militer, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Putusan tentang gugatan sederhana, putusan tentang arbitrase

Petunjuk Administrasi oditurat dalam penyelesaian perkara pidana

Oditur Militer sebagai aparat penegakan hukum di lingkungan TNI melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara bidang penuntutan dan penyidikan.

RANCANGAN KEPUTUSAN SEKERTARIS MA-RI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRET…

Sebagai pelaksanaan undang undang no.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, (lembaran negara RI tahun 2004 no.8, tambahan lembaran negara no.4358, dipandang perlu menetapkan susnan organisasi dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan sekretariat pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

pengkajian tentang pengalihan pengolahan finansial pengadilan militer di bawa…

dalam laporan hasil penelitian di sertai hasil pengumpulan data yang berupa penyelesaian perkara maupun laporan kinerja dilihat dari penyelesaian perkara di kaji di analisis di hubungkan dengan anggaran sebelum satu atap MARI maupun sesudah di bawahhi MA akhirnya dapat di simpulkan dan di sarankan serta di selesaikan dan di sajikan sebagai laporan hasil penelitian seperti judul di atas yang dap…

permasalahan hukum pidana militer

rapat kerja nasional mahakamah agung republik Indonesia dengan jajaran pengadilan dari empat lingkungan peradilan seluruh indonesia pada tahun 2008 ini membahas mengenai hukum pidana militer.