Peran dan aspek hukum dalam pembangunan ekonomi

Buku peran dan aspek hukum dalam pembangunan ekonomi ini akan melihat sejauh mana peranan hukum dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. yang didasarkan pada hasil penelitian secara normatif. peranan hukum dalam pembangunan ekonomi dewasa ini banyak didiskusikan dengan melihat hukum sebagai sarana pembaharuan atau yang dalam istilah aslinya disebut sebagai Law as a tool of social engineering"

Cyberlaw text & cases

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-0-538-47744-4

Deskripsi Fisik

xxxv, 568 hlm, ; 26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.099 9 Fer c

Pengaturan Pajak Daerah Di Indonesia

Otonomi daerah adalah sistem pemerintahan yang paling tepat diterpkan di Indonesia yang mempunyai sebaran wilayah yang luas dengan keanekaragaman etnis dan suku bangsa. Diberikanya diskresi kepada kepala daerah untuk menbangun sesuai dengan karakter serta kemampuannya sendiri adalah dalam rangka meletakkan dasar kemandirian daerah untuk melaksanakan roda pemerintahan sesuai dengan kehendak foun…

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Edisi

CET 1

ISBN/ISSN

978 602 8189 64 4

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

336 Ind h

Pengaturan pajak daerah di Indonesia

Edisi

ed. 2

ISBN/ISSN

978-979-17283-0-0

Deskripsi Fisik

xxv, 399 hlm.:Ilus.;22,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

336 Cip p

Himpunan peraturan perundang-undangan dengan pajak daerah dan retribusi daerah

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang pajak Daerah da Retribusi Daerah ini kami susun secara sistematis sehingga sangat mudah untuk di pergunakan , mulai dari undang-undang sampai ndengan peraturan pelaksanaanya.

Teknik Penyusuna Peraturan Daerah

Bibliografi

Pajak daerah dAN RETRIBUSI DAERH

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

240 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

336.2 Soe p

Teknik penyusunan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Buku ini dilengkapi dengan bahasan mengenai contoh dari suatu peraturan daerah terkait pajak daerah maupun retribusi daerah, sehingga selain dapat mendalami masalah ketentuan pajak daerah maupun retribusi daerah, namun juga dapat mempelajari teknik penyusunan peraturan daerah terkait.