Buku ini secara komprehensif menguraikan perkembangan dan konsolidasi lembaga negara di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 di era reformasi, serta memberikan pemahaman baru mengenai pengertian dan pengaturan lembaga negara ini. Pemahaman baru ini begitu penting karena masing-masing lembaga menjalankan fungsi, tugas dan kedudukannya, sehingga memerlukan pemahaman yang tepat agar dapat berjalan s…
Konsep New Public Governance merupakan perkembangan terbaru dari teori governance. buku ini merupakan pengantar yang cukup jelas untuk memahami konsep dari New Public Governance secara lebih komprehensif sekaligus mendetail terdapat 5 konsep kunci dalam New Public Governance yang dipaparkan secara lengkap di dalam buku ini diantaranya konsep co-production, konsep hybrid, organization, konsep ko…
Buku ini lebih menitik beratkan pada pemabahasan mengenai pemerintahan daerah sebagai unit dasar. Diketahui bahwa jenis pemerintahan daerah dibedakan oleh 2 variabel utama: tujuan (tujuan umum atau general purpose dan tujuan khusus atau special purpose) dan representasi (perwakilan atau representative dan non perwakilan atau non representative). Namun jenis yang paling sering dijumpai dibanyak …
Dalam Perspektif desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ekonomi, undang-undang no.21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua (disingkat UU Otsus) merupakan Instrumen kebijakan publik pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengejar ketertinggalan ekonomi masyrakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat papua
Bibliografi
Buku ini membahas mengenai pemerintahan dan konstitusi modern
Lima tahun kelahiran Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa, membawa era baru bagi desa sebagai titik fokus pembangunan di Indonesia. Dengan Undangan-Undangan yang mengamanahkan dana desa yang langsung dikelola oleh para kepala desa dan warganya, telah membawa suatu perubahan yang mencerahkan. Lima tahun pembangunan insfrastruktur dirasa cukup untuk melancarkan roda perekoniman desa. Hungga…
Upaya pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu keniscayaan dan oleh karenanya perlu diikuti dan dikuatkan melalui perangkat peraturan perundang-undangan yang baik. Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan agar dapat memberikan konstribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan serta meningkatkan daya saing nasional, maka perlu me…