Salah satu bentuk rekomendasi yang disikapi oleh Mahkamah Agung dalam mendukung permohonan tersebut serta adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan dalam rangka menyamakan persepsi pada lembaga peradilan dibawahnya adalah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.I tahun 2006 mengenai prosedur penyelesaian sengketa konsumen, yang bersifat instruksi dari lembaga peradilan tertinggi kepa…
Naskah akademis peraturan perundang-undangan ini merupakan suatu rancangan ilmiah yang memuat gagasan-gagasan tentang masalah-masalah/materi hukum yang akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tertentu, dilengkapi dengan kerangka referensi yang memuat konsep landasan dan prinsip-prinsip yang digunakan serta pemikiran norma-norma yang disusun secara sistematis bab demi bab, dengan maks…
Kemajuan dalam bidang teknologi, khususnya teknologi informasi (termasuk di dalamnya konvergensi teknologi komputer dan telekomunikasi) membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. masalah batas geografis negara dan perbedaan waktu bukan lagi menjadi halangan dalam bertransaksi. kehidupan juga menjadi makin efisien. dunia menjadi global village dengan ekonomi yang global pula. semua hal…
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibentuk dengan beberapa pertimbangan. Salah satu pertimbangan yaitu ketentuan hukum yang melindungi kepentingan masyarakat konsumen di Indonesia belum memadai. Untuk itu sangat diperlukan peraturan perundang-undangan sebagai instrument mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Buku ini menyajikan sec…
Buku ini berisi pasal-pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Termasuk aturan pelaksanaan yang berupa : Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan da
Disertai Dr.Yusuf Shofie membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan konsumen. istilah pertanggungjawaban pidana korporasi merupakanpadanan atau terjemahan dari istilah dalam bahasa inggris, yaitu corporate criminal liability. dalam ranah hukum pidana yang berkaitan dengan bidang pertanggungjawaba…
Di masa ini lahir hukum perbankan, hukum persseroan, hukum dagang, berkembang nya freedom of coutracts, hukum pasar modal. Namun hukum silent terhadap hak-hak buruh dan konsumen.
Perlindungan konsumen menyangkut banyak aspek. salah satunya, yaitu aspek hukum. ada kesan berbagai kajian/penelitian hukum tentang perlindungan konsumen terasa utopis, bahkan kebijakan ekonomi yang ditempuh orde baru begitu mengabaikan kepentingan-kepentingan konsumen. isu perlindungan konsumen sayup-sayup terdengar di kajauhan, untuk kemudian lenyap ditelan hiruk pikuk "mesin-mesin" pembangun…