Penegakan Undang-Undang Kehutanan seharusnya menggunakan apa yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang tersebut yaitu siapa yang menjadi subyek tindak pidananya, obyek yang dilindungi, bentuk perbuatan beserta sanksinya. Dengan demikian akan mempertegas norma apa yang endak dilindungi dan ditegakkan melalui Undang-Undang Kehutanan.Buku ini menekankan pada larangan bagi pejabat yang sengaja tid…
Dalam struktur hukum pidana undang-undang kehutanan dapat dikategorikan sebagai administratif penalal yaitu produk legislasi berupa perundang-undangan dalam bentuk administrasi ( negara ) yang memiliki sangsi pidana sebagai administrasi pena law jika dilihat dari sisifungsi hukum pidana dimaknai sebagai hukum pidana bersifat khusus ekstra perundang-undangan pidana denagan demikian akan memperte…