Proyek pembinaan tehnis yustisial
Putusan hakim seringkali diucapkan oleh para hakim sebagai "mahkotanya" hakim. Hakim wajib menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam menghasilkan putusan yang berkualitas, maka harus disertai dengan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa yang di sebut motivering.
Perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di dalam masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutama dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana. Mahkamah Agung telah menerbitkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Penyelesaian sengketa perkara perdata mel…
Dalam tulisan ini dikaji tentang penerapan hukum baik dalam tindak pidana, tindak pidana khusus dan tindak pidana militer, sehingga tidak terjadi disparitas terhadap putusan hakim, dan kualitas putusan akan sesuai dengan perkembangan itu sendiri, dengan kata lain persamaan persepsi dalam penerapan hukum akan meningkatkan kualitas putusan.
Putusan pengadilan militer yang dikompilasi dalam buku ini adalah putusan Mahkamah Agung khususnya perkara kasasi. Putusan-putusan yan terdapat dalam buku ini telah dilakukan kategorisasi dan analisis sehingga tersaring putusan-putusan yang memiliki kaidah hukum dalam pertimbangan majelis Hakm Agung kamar militr=er yang menarik untuk dipublikasikam dan relevan untuk ditampilkan dalam buku ini.
Obyek praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai …
Hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan ibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Dalam buku ini terdapat 26 putusan hak uji materiil Mahkamah Agung RI. Penerbitan buku ini di desain dalam bentuk kompilasi dengan cara mengumpukan, menseleksi serta mempublikasikam kembali putusan-putusan yang dinil…
Peradilan Tata Usaha Negara sebagai cabang kekuasaan kehakiman berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan dalam hal sengketa tata usaha negara. Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-…
Bibliografi